SULTRALINE.ID, KENDARI – Menjelang akhir tahun 2017 dan tahun baru 2018 pemerintah kota (Pemkot) Kendari mengelar rapat koordinasi penanganan konflik sosial dengan melibatkan unsur Forkampinda. Pasalnya hampir semua wilayah kota Kendari memiliki potensi rawan akan konflik sosial.
“Perlu kita ketahui di Kendari, masyarakatnya ada sudah karakter kota, tapi ada pula yang masih di wilayah pinggiran masih semi kota atau masih tradisional. Tapi juga sudah masuk pengaruh-pengaruh kultur kota, sehingga pendekatannya harus sesuai dengan karakter wilayah masing-masing, dengan begitu kita makin siap siaga,” ungkap Wakil Walikota Kendari Sulkarnain, usai melaksanakan rapat koordinasi penanganan konflik sosial, di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (18/12/2017)
Menurutnya, perlu berkoordinasi dengan semua pihak diantaranya kepolisian dan TNI.
“Masing-masing fungi dan tugas kita beirisan, baik pemkot, kepolisian, TNI termasuk kementerian agama,” Ujar Wakil Walikota Kendari Sulkarnain, usai melaksanakan rapat koordinasi penanganan konflik sosial, di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (18/12/2017)
Sambung Ia, walaupun Kota Kendari termasuk kota yang masih kondusif, tapi pihaknya tidak berpuas diri maupun lengah karena konflik sosial bisa saja timbul di masyarakat.
“Karena pembangunan tidak jalan mana kala situasi kurang kondusif apalagi terjadi konflik di masyarakat,” imbuhnya
Langkah-langkah untuk mengurangi konflik sosial di masyarakat, lanjut ia, pihak pemkot Kendari akan terus berkoordinasi dengan seluruh unsur diantaranya kepolisian, TNI, Kejaksaan dan pengadilan.
“kita terus berkoordinasi, bahkan kami bentuk forum khususnya termasuk di tingkat kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa untuk terus menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Dan tidak terhenti di situ masyarakat juga punya peran turut menciptakan keadaan yang kondusif,” pungkasnya
Laporan : Irdwan Jeko
