SULTRALINE.ID, MUNA – Pemerintah Daerah (Pemda) Muna menggelar pertemuan forum lintas sektor untuk membahas upaya pencegahan dan pengendalian (PP) AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM).
Kegiatan ini berlangsung di aula kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Muna, Selasa (25/2/2025), dan diinisiasi oleh Dinkes Provinsi Sultra.
Pertemuan ini melibatkan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bertujuan menyusun rencana inisiatif baru guna mendukung komitmen Indonesia untuk mengakhiri ATM.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Muna, Samudra Taufik, CKG, menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk memprioritaskan program PP ATM dengan dukungan anggaran yang memadai.
“Melalui rapat ini, kami berharap muncul komitmen yang tepat dalam memprioritaskan program PP ATM dengan alokasi anggaran yang memadai di dokumen perencanaan anggaran. Semua pihak lintas sektor harus terlibat hingga target tersebut tercapai,” ujar Taufik kepada awak media.
Pada tahun 2024, Kabupaten Muna mencatatkan angka yang mengkhawatirkan terkait penyakit ATM. Untuk kasus HIV, tercatat 30 kasus dengan 4 orang meninggal dunia dan 3 orang positif AIDS.
Sementara itu, tuberkulosis mencatat 360 kasus sensitif obat, 4 kasus resisten obat, dan 1 kasus meninggal dunia karena belum mengonsumsi obat. Sedangkan malaria mencatat 72 kasus, termasuk 3 kasus malaria indigenous di wilayah Wapunto, Waara, dan Tongkuno.
Taufik menjelaskan, langkah awal dalam pencegahan dan pengendalian ATM adalah dengan melibatkan instansi terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti pemasangan spanduk atau banner yang mengingatkan warga yang bepergian agar tidak membawa penyakit saat kembali.
PC RSSH Provinsi Sultra, H. Hasnawati, SKM., M.Kes, menambahkan bahwa meskipun program PP ATM telah dilaksanakan pada tahun 2023, kasus ATM meningkat signifikan pada 2024. Ia juga menyoroti minimnya anggaran dari instansi di luar Dinkes terkait upaya ini.
“Dengan adanya forum lintas sektor, kami berharap instansi terkait dapat mengalokasikan anggaran untuk PP ATM, termasuk melalui CSR yang belum terdata di Kabupaten Muna. Penanganan penyakit ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinkes, tetapi perlu kolaborasi dengan OPD lain,” kata Hasnawati.
Hasnawati menekankan bahwa data Dinkes menunjukkan alokasi anggaran untuk ATM sudah cukup signifikan, namun perlu dukungan dari OPD lainnya untuk menuntaskan permasalahan ini.
Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat bekerja sama lebih erat guna mencapai target pengendalian dan pencegahan penyakit ATM di Kabupaten Muna.
Penulis : Baharuddin.
