SULTRALINE.ID, KENDARI – Solidaritas Aktivis Sultra (SAS) yang terdiri dari berbagai elemen mengecam atas laporan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra kepada salah satu aktivis Sultra inisial AP yang beberapa hari lalu sempat di sampaikan melalui media sosial yang di posting oleh kuasa hukumnya.
Menurut mereka laporan tersebut tidak mesti di umbar di media sosial (Medsos) atau tidak mesti di sampaikan di medsos, yang seolah-olah aktivis yang terlapor itu adalah orang yang bersalah, apalagi aktivis tersebut di desak untuk segera meminta maaf lewat media sosial, ini menurut kajian mereka tidak etis dan tidak elegan.
“Apabila kita bicara objek yang menjadi ketersinggungan ketua DPRD Sultra yaitu postingan salah seorang aktivis inisial AP di mana beliau mengatakan Ketua DPRP Dewan Perwakilan Rampok Penjilat. mari kita ulas menurut akal sehat dan logika, jeli dan teliti yang menjadi ketersinggungan Ketua DPRD. dari penggalan kalimat DPRP (P) Dewan Perwakilan Rampok Penjilat dan Ketua DPRD(D) Provinsi Sulawesi Tenggara, jelas sangat jauh ibarat langit dan bumi, sebut pepaya jangan di maknai itu durian hanya ‘Ukuran’ yang sama bicara bentuk kalimat dan rasa sangat jauh berbeda,” beber salah satu aktivis Sultra, La Ode Hidayat, kepada awak media saat menggelar konferensi pers di salah satu warkop Kota Kendari, Rabu malam (8/7/2020).
Lebih lanjut ia mengatakan, dari penggalan kata juga sangat jauh beda, kata ‘Dewan’ tidak hanya di tujukan pada lembaga Negara resmi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kata dewan juga bisa di tujukan pada Dewan Juri, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang biasa disebut di kampus, ada juga Dewan Senat, ada juga Dewan Organisasi internal, masih banyak lagi penggunaan kata-kata dewan, selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dewan berarti ; Forum, kelompok kerja sama, sidang, balai, badan, lembaga.
“DPRP itu tidak ada dalam dunia nyata, hanya ada dalam fiksi, ada dalam foklor, hanya ada dalam imajinasi, hanya khayalan, hanya ada dalam halusinasi anak-anak muda yang candu dengan medsos, yang selalu eksis dan eksen bermedia sosial, tidak ada lembaga negara DPRP, tidak ada instansi DPRP atau organisasi DPRP. seharusnya ketua DPRD Sultra dan kuasa hukum jeli dan teliti melihat dan memahami isi fiksi tersebut,” bebernya
“Atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan yang di sampaikan di medsos melalui kuasanya, olehnya itu kami menyatakan sikap Ketua DPRD Sultra untuk segera meminta maaf kepada aktivis, dalam waktu 2×24 jam, jika tidak memberi klarifikasi maka kami akan bertandang di DPRD Sultra untuk melakukan demonstrasi, apa bila ketua DPRD Sultra tidak meminta maaf maka kami juga akan melapor balik ketua DPRD Sultra,” tegas kader HMI ini.
Ditambahkan pula, Armin Renu yang juga Kader GPMI Sultra, yang menilai Ketua DPRD Sultra terlalu berlebihan dan seakan anti kritik. Terlebih, sambungnya, status tersebut bukan ditujukan kepada dirinya.
“Seharusnya beliau (Ketua DPRD Sultra,red) menunjukkan sikap sebagai wakil rakyat, bukan kayak kanak-kanakan. Toh yang dimaksud bukan dirinya,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media ini masih mencoba menghubungi pihak terkait.
Laporan : TIM
