Sab. Agu 15th, 2020

SEJAJAR Sultra Kritisi dan Beri Masukan Terkait RUU Penanggulangan Bencana Tahun 2020

1 min read
img-20200708-wa0046

SULTRALINE.ID, KENDARI – SEJAJAR (Sekretariat Jaringan Antar Jaringan OMS-LSM) Sulawesi Tenggara merespon kritis Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB) 2020 yang rencananya akan disahkan DPR RI dalam waktu dekat.

Hal itu diungkapkan oleh Cheiril Selaku Perwakilan Sejajar Sultra Dalam siaran Pers yang diterima Sultraline ( Rabu, 8 Juli 2020)

Dalam siaran Pers tersebut Sejajar Sultra menyampaikan beberapa point permasalahan dalam RUU Penanggulangan Bencana 2020.

” Pertama, dalam aspek kelembagaan, kami melihat kondisi dalam menghadapi pandemi Covid-19, BNPB kesulitan mengkoordinasikan BPBD tingkat Provinsi dan Kabupaten. Untuk itu dibutuhkan mempercepat penyelenggaraan PB dengan memangkas jalur birokrasi terutama penanganan darurat bencana” ujar cheiril dalam rilisnya

Lanjut Cheiril , Aktivis Lingkungan ini bahwa Berdasarkan pengamatan Sejajar Sultra bahwa pada masa pendemi Covid-19 khususnya pendanaan, Pemerintah Daerah kebanyakan tergantung dengan dana pemerintah pusat untuk penanganan tanggap darurat dan pemulihan bencana Covid-19. Selain itu, bantuan sosial bagi korban bencana terkadang tidak sesuai dengan fakta lapangan, karena ketidak jelasan data korban dan anggaran dari Pemerintah Daerah.

Selain soal pendanaan dan ketidak jelasan data, Sejajar Sultra juga mengkritisi soal proses pembangunan banyak yang beresiko tinggi dan tidak memiliki analisis risiko bencana dalam AMDAL.

“Penerapan kebijakan Penanggulangan Bencana terkadang tidak selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, karena itu perlu sinergi antara pembangunan dengan tata ruang, penataan kawasan hutan dengan penanggulangan bencana, agar pembangunan tidak malah menimbulkan bencana yang berdampak pada kerugian yang lebih besar terhadap warga dan negara” papar perwakilan sejajar sultra ini

Selain itu Sejajar Sultra menganggap proses penyusunan RUU Penanggulangan Bencana 2020 tidak partisipatif, karena tidak melibatkan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam proses penyusunan draft RUU Penanggulangan Bencana..

” Organisasi Masyarakat Sipil sebagai mitra strategis juga masih dianggap sebelah mata oleh Pemerintah daerah dan Pusat dalam penanggulangan bencana. Banyak kasus dalam penanganan COVID-19, Organisasi Masyarakat Sipil tidak dilibatkan dan dibiarkan bekerja sendiri tanpa sinergitas” paparnya

Oleh karena itu Sejajar Sultra meminta kepada DPR RI sebelum pengesahan RUU Penanggulangan Bencana 2020, agar memasukkan beberapa poin penting untuk penanggulangan bencana

” Peningkatan status kelembagaan BNPB menjadi Kementerian Negara, Pendanaan Penanggulangan Bencana dengan mengalokasikan 2% dari APBN dan APBD sebagai Dana Siap Pakai (DSP). Sisa dana DSP digunakan sebagai dana abadi, Penguatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat yang mengacu pada standar pelayanan minimum penanggulangan bencana” tegas Cheiril

Selanjutnya Sejajar Sultra juga mengusulkan agar Dalam RUU Penanggulangan Bencana harus jelas mengatur kewajiban analisis risiko bencana terutama pembangunan yang berisiko tinggi

” Dalam RUU Penanggulangan Bencana harus menyatakan secara eksplisit keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil (OMS) pada semua ranah penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Cakupan pengaturan berupa peran, hak dan kewajiban, termasuk untuk mendapatkan ruang partisipasi baik itu riset, pengawasan, pemberdayaan, masukan, keberatan, pengaduan dan gugatan atas kebijakan yang bertentangan dengan perundang-undangan ” tutupnya.

Laporan : Ismar Indarsyah

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *