Sab. Jun 19th, 2021

Sikapi Jebolnya Tanggul Tambang, Walhi Sultra Ultimatum PT. CNI untuk Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan

1 min read
img_20210519_182750

SULTRALINE.ID, KENDARI – Menyikapi persoalan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh jebolnya tanggul penahan air tambang hingga merendam pemukiman warga di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada Senin, 17 Mei 2021 lalu.

Atas kejadian itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) secara tegas mengecam keras pihak PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dan meminta perusahaan bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan serta kerugian masyarakat yang ditimbulkan dari segala aktivitas pertambangan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Saharudin dalam keterangan persnya menjelaskan sebagaimana diketahui, keberadaan pertambangan di Sulawesi Tenggara begitu banyak yang belum memenuhi standar baku buangan limbah industri tambang, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 202 Tahun 2004.

“Praktik-praktik seperti ini selalu menimbulkan keresahan warga. Limbah tambang tanpa diolah dan langsung dibuang ke badan sungai. Padahal limbah tambang akan menyebabkan penyebaran zat beracun di air. Air dan sedimen limbah pertambangan mengandung logam berat yang dapat merusak ekosistem sungai,” bebernya, Rabu !9 Mei 2021.

Lanjut ia, bagaimana jika air tersebut dikonsumsi masyarakat, Selain berdampak buruk terhadap lingkungan, limbah tambang mengancam keselamatan manusia. Kandungan logam yang terdapat dalam limbah tambang adalah merkuri, arsenik, tembaga, dan timbal.

“Selain itu, dampak buruk lain adalah hilangnya keanekaragaman hayati yang terdapat di Sulawesi Tenggara,” ujarnya
Berdasarkan uraian itu, Pria yang akrab disapa Bang Udin ini menegaskan pandangannya bahwa PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) diduga melanggar Pasal 40 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi: “Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.” Dalam penjelasannya disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

“Apalagi keberadaan hutan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka selama ini menjadi pusat mata air yang mampu mencukupi kebutuhan pertanian, perkebunan, dan kebutuhan konsumi warga desa, tak hanya itu sejak masuknya PT CNI berbagai masalah sosio-ekologis yang mengancam ruang hidup masyarakat kian meningkat. Salah satunya adalah jebolnya tanggul tambang yang merendam pemukiman warga. Akibat jebolnya tanggul tambang, air bercampur lumpur berwana kuning masuk menggenangi rumah-rumah warga dan mencemari lingkungan mereka,” urainya.

Walhi secara tegas juga mendesak kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera mereview dan melakukan audit seluruh perizinan tambang serta menghentikan izin-izin baru industri ekstraktif yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara.

“Kami juga meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera membentuk Pansus Pertambangan dan Bencana Ekologis. Serta kepada Gakum LHK untuk segera melakukan penyelidikan terhadap masifnya bencana ekologis di Sulawesi Tenggara yang ditengarai akibat dari pelanggaran lingkungan,” pungkas Udin.

(Akibat Jebolnya Tanggul Tambang PT..CNI sejumlah rumah dan kebun warga tergenang air keruh)
(Akibat Jebolnya Tanggul Tambang PT..CNI sejumlah rumah dan kebun warga tergenang air keruh)
(Kebun Warga yang terdampak akibat aktivitas tambang)
(Kebun Warga yang terdampak akibat aktivitas tambang)

Senada dengan itu Koordinator Sarekat Perjuangan Rakyat (SPR), Aden menegaskan bahwa apa yang dilakukan PT. CNI seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan DPRD karena jelas sangat merugikan masyarakat.

“Saya Khawatirkan kalau ini tidak disikapi dengan serius oleh Pemerintah dan DPRD tentunya ini akan berulang kembali. Dan lagi-lagi yang menjadi korban tentunya masyarakat. Sudah kekayaan alamnya diambil dampaknya kerusakannya juga dialami. Masyarakat rugi dua kali namanya ini,” tegasnya.

“Tidak boleh lagi perusahaan sewenang-wenang melakukan aktivitas tanpa memperhatikan masyarakat sekitar,” tutupnya.

Untuk diketahui, dalam pemberitaan sebelumnya akibat jebolnya tanggul PT. CNI membuat sejumlah pemukiman dan kebun warga tergenangi air keruh. Bahkan warga sudah kerapkali melaporkan kondisi tanggul yang jebol tersebut, namun, pihak perusahaan tidak pernah peduli dan mengabaikan permintaan warga sehingga mereka berinisiatif mendatangi pihak perusahaan untuk meminta pertanggung jawaban atas kondisi banjir di pemukiman mereka.


Laporan : TIM

€sl Promotion

€sl Promotion