SULTRALINE.ID, MUNA – Gelontoran bantuan dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak wabah virus corona atau Covid-19 belakangan ini, memang memicu pro kontra di kalangan bawah.
Keterbatasan kuota, validitas data dan tingginya ekspektasi warga untuk berharap jadi penerima, menjadi dilema tersendiri bagi desa dan punggawanya.
Seperti yang terjadi di Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dimana warga mempertanyakan soal data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan bansos lainnya, agar transparan dalam penyaluran bantuan. Mereka juga khawatir dalam penyaluran ada warga yang dobol, padahal masih banyak yang belum mendapatkan bantuan.
Guna memastikan hal tersebut warga mendatangi Pelaksana Kepala Desa Lohia meminta data-data siapa yang masuk penerima PKH, sehingga ada kejelasan.
Salah seorang warga La Baka, menuturkan kedatangan mereka memastikan terkait bantuan akibat dampak Covid-19, dengan landasan itu pihaknya meminta data penerima PKH dan bantuan lainnya agar penerima manfaat bisa merata.
“Kan Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menghadapi dampak Covid-19, namun ketika kami meminta data pelaksana kades mengatakan data tersebut tidak dipegang dan mengarahkan ke pendamping PKH,” ungkapnya kepada media ini, Rabu (27/5/2020).
Lanjut ia, setelah mendengar itu pihaknya langsung ke pendamping PKH yang juga menjabat sekretaris desa yang berjanji akan menempel nama-nama penerima PKH, namun hingga saat ini tak kunjung diperlihatkan.
“Itu lah yang mau pertanyaan kenapa nda diperlihatkan karena kekhawatiran kami jangan sampai yang telah mendapatkan PKH kembali mendapatkan bantuan BLT atau bansos lainnya, karena masih banyak warga yang belum tersentuh bantuan,” tegas La Baka.
Guna memastikan hal tersebut, awak media mencoba mengkonfirmasi langsung ke pihak pelaksana kades dan Sekertaris desa yang juga pendamping PKH. Namun pihak pelaksana kades tidak bisa memberikan konfirmasi karena dia baru sebagai pelaksana kades.
Sementara saat dikonfirmasi, Sekretaris desa yang juga pendamping desa, Nafirudin mengatakan untuk di desa Lohia penerima manfaat dari PKH sebanyak 148 Kepala keluarga.
“Penerima PKH ini merupakan dari pusat, dimana kami yang menerima itu kemudian menyalurkan ke warga yang telah terdaftar,” ujarnya.
Sementara disinggung soal siapa saja yang berhak BLT malah dia melempar tanggung jawab dengan mengarahkan ke pelaksana kades.
Kemudian awak media ini meminta data penerima PKH dan BLT guna memastikan keterbukaan informasi publik, namun lagi-lagi tak ditunjukkan bahkan awak media mencoba ke rumah maupun balai desa keduanya tak bisa ditemui.
Laporan : ICAL
