SULTRALINE.ID, KENDARI – Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sulawesi Tenggara Prof. Dr. Ir. Adris A. Putra, ST. MT, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memasukkan isu angkutan umum dalam tema dan kegiatan debat Pilkada 2024.
Menurutnya, angkutan umum adalah layanan wajib dasar yang dibutuhkan masyarakat setiap hari, dan pembangunan dan penyelenggaraannya harus menjadi prioritas semua calon kepala daerah.
“Sehingga MTI berharap agar debat Pilkada yang dilakukan KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjadi platform perjuangan perbaikan dan peningkatan layanan angkutan umum yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat,” ujarnya.
Adris mengatakan, kondisi transportasi di Provinsi Sulawesi Tenggara masih jauh dari harapan masyarakat. Sarana, prasarana, dan kehandalan pelayanan angkutan umum perlu ditingkatkan secara signifikan.
“Karena itu, kami mendesak agar isu angkutan umum masuk dalam debat Pilkada 2024 untuk mendapatkan perhatian yang layak dari para calon kepala daerah. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas masyarakat di wilayah kami.” Katanya.
Lebih lanjut ia, permintaan MTI Wilayah Sulawesi Tenggara ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama. Pertama, angkutan umum merupakan kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketersediaan layanan angkutan umum yang baik akan membantu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sehingga mengurangi kemacetan dan polusi udara. Kedua, tingginya biaya transportasi masih menjadi beban berat bagi rumah tangga kelas menengah di Indonesia.
“Sebagai contoh, pengeluaran terbesar keluarga kelas menengah adalah untuk pembelian kendaraan bermotor, bahan bakar, dan sewa atau kontrak rumah. Dengan meningkatnya layanan angkutan umum yang terjangkau, diharapkan dapat mengurangi beban finansial bagi masyarakat. Ketiga, pentingnya peran kepala daerah dalam mendukung pengembangan angkutan umum. Kebijakan dan komitmen kepala daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum, termasuk alokasi anggaran yang memadai dan peningkatan infrastruktur transportasi. Dengan memasukkan isu angkutan umum dalam debat Pilkada 2024, diharapkan para calon kepala daerah dapat memberikan komitmen nyata terhadap pembangunan angkutan umum yang lebih baik dan berkelanjutan untuk masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara,” urai Adris.
“Kami berharap agar permintaan ini dapat dipertimbangkan oleh KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara dan angkutan umum dapat menjadi fokus utama dalam debat Pilkada 2024. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi perubahan positif dalam pengembangan dan peningkatan layanan angkutan umum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.
“Kepala daerah baru harus punya komitmen kuat pada perbaikan dan pembiayaan angkutan umum sebelum kemacetan menjadi semakin parah dan menyebabkan kerugian ekonomi sosial dan lingkungan,” pesan Adris
Editor: Irdwan Jeko
