SULTRALINE.ID, KENDARI – Akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengeluarkan putusan, tepatnya pada hari ini, Rabu, 29 Juli 2020, sebagaimana telah dijadwalkan pada persidangan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari yang memeriksa dan mengadili gugatan sengketa tata usaha negara No. 10/G/2020/PTUN.Kdi (ERFIN, S.Pd.) dan perkara No.11/G/2020/PTUN.Kdi. (SITI NURHASANAH ALHANAF, S.PD.) telah membacakan putusan kedua perkara tersebut secara daring atau online dengan memanfaatkan aplikasi e-court Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh para para pihak dalam perkara tanpa harus hadir di Pengadilan. Adapun amar putusan PTUN Kendari yang telah dibacakan tersebut adalah : Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; Menyatakan batal surat keputusan yang menjadi objek gugatan ;
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi /mengembalikan kedudukan penggugat pada jabatan semula atau kedudukan yang sejajar.
Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Warga, Masri Said dari Kantor Hukum MSC Law Firm, dalam keterangan persnya. Menurut perlu diketahui bahwa kedua perkara tersebut kami daftarkan di Kepaniteraan PTUN Kendari melawan Kepala Desa Balobone Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah selaku Tergugat dalam perkara tersebut.
“Adapun ikhwal duduk perkara yang mendasari diajukannya gugatan ke PTUN adalah karena kedua klien kami tersebut sangat keberatan atas keputusan Kepala Desa Balobone (Tergugat) yang secara tiba-tiba dan tanpa ada sebab apapun memberhentikan klien kami dalam jabatannya selaku perangkat desa. Dalam gugatan tersebut, kami menilai bahwa keputusan kades Balobone tersebut telah dibuat secara tidak sah, tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait syarat, prosedur dan mekanisme pemberhentian perangkat desa,” ungkapnya kepada awak media.
Ia menambahkan Kendatipun Kepala Desa (Tergugat) sebelum menerbitkan SK pemberhentian telah mengantongi rekomendasi camat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pemberhentian perangkat desa namun menurut hemat ia adanya rekomendasi camat tidak mutlak menentukan keabsahan prosedural penerbitan keputusan pemberhentian perangkat desa tersebut selama alasan pemberhentian tidak mengikuti dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal prosedur dan mekanisme pemberhentian perangkat desa.
“Alasan yang digunakan Tergugat sebagaimana tercantum dalam SK pemberhentian yaitu bahwa klien kami “tidak dapat menjalankan tugas dengan baik” tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut selain alasan yang tidak benar adanya, cenderung subjektif dan memang sesungguhnya bukan merupakan alasan yang disyaratkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait syarat prosedur dan mekanisme pemberhentian perangkat desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Terhadap putusan Majelis Hakim PTUN Kendari tersebut, tentu kami sangat senang karena ternyata putusan telah sesuai ekspektasi, yang mana majelis hakim mengabulkan seluruhnya petitum gugatan kami. Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa serta mengadili perkara ini dengan baik, bijak dan adil. Walau ditengah situasi pandemi namun pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan dengan tetap menerapkan protocol kesehatan penanganan covid 19 saat persidangan berjalan,” paparnya.
‘Sebagai kuasa Penggugat tentu berharap agar Tergugat sebagai pejabat administrasi pemerintahan ditingkat Desa dapat mengakui kekeliruan dan segera melaksanakan amar putusan PTUN Kendari dengan penuh tanggung jawab agar roda pemerintahan ditingkat desa dapat berjalan baik dan kepentingan hukum klien kami dapat terpenuhi sesuai amar putusan,” tutupnya.
Laporan : Fitra Wahyuni
