SULTRALINE.ID, MUNA BARAT – Bertempat di Resto ZZ, Desa Barangka, Kecamatan Barangka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna Barat (Mubar) menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu, yang dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Banne.Sabtu (27/9/ 2025).
Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu, dilanjutkan doa yang berlangsung khidmat.
Dalam paparan sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Sultra, Iwan Rompo Banne, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu di daerah untuk menjawab tantangan yang semakin dinamis.
“Penguatan kelembagaan ini sangat penting agar jajaran pengawas di daerah lebih siap menghadapi dinamika pemilu yang terus berubah,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Muna Barat, Awaluddin Usa, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak terlepas dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXIII/2025 terkait pemisahan pemilu.
“Putusan MK ini merubah lagi tahapan penyelenggaraan, di mana pemilu nasional dilaksanakan untuk memilih Presiden, DPR RI, dan DPD RI, lalu dua tahun setelahnya digelar pemilu lokal untuk kepala daerah, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Tentu ini menjadi tantangan besar bagi Bawaslu ke depan,” ujarnya.
Awaluddin juga menyoroti sejumlah regulasi yang belum diperbarui dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya, termasuk aturan terkait kotak kosong yang dinilainya masih lemah.
“Hal ini menjadi bahan evaluasi agar ke depan pengawasan lebih kuat, transparan, dan adil bagi seluruh peserta,” tambahnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai forum ini sangat relevan untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat koordinasi seluruh pihak menjelang pemilu mendatang.
Dalam sambutannya, ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran penyelenggara di Kabupaten Muna Barat yang dinilai berhasil menjaga integritas pemilu dan pilkada.
“Saya memberikan apresiasi kepada masyarakat Mubar dan penyelenggara pemilu, karena pemilu dan pilkada sebelumnya berjalan baik dan tanpa gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi,” ucapnya.
Ia menambahkan, penguatan sumber daya manusia pengawas pemilu harus terus dilakukan agar tantangan demokrasi di masa depan dapat dihadapi dengan lebih baik.
“Kita harus melakukan pembenahan internal dan memperkuat kerja sama dengan berbagai elemen, termasuk organisasi kepemudaan, agar kualitas pemilu kita semakin baik,” tegas Bahtra.
Kegiatan ini juga berlangsung dengan sesi diskusi interaktif, di mana para peserta menyampaikan pandangan, masukan, serta berbagai persoalan terkait pengawasan pemilu di tingkat daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Banne, Sekda Muna Barat LM Husein Tali, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, S.PWK, Ketua KPU Mubar La Tajudin, Kordiv Data KPU Mubar Samsul, serta perwakilan Polres Muna, DPRD Mubar, Kejaksaan Negeri Muna, organisasi kepemudaan, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat.
Penulis : Yus Misran
Editor : Irdwan Jeko DSAS
