SULTRALINE.ID, KENDARI – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bombana, Sultra mengendus adanya dugaan penyelewengan dana desa (DD) yang dilakukan segelintir kepala desa (Kades) di Pulau Kabaena.
“Mendesak kepada Inspektur Inspektorat Bombana untuk segera mengaudit beberapa Kepala Desa (Kades) yang ada di Kabaena diantaranya Kades Lengora, Kecamatan Kabaena Tengah, karena berdasarkan temuan kami Kades tersebut diduga menyelewengkan dana CSR tambang termasuk pengelolaan dana rumpun dan dana desa dari tahun 2016 sampai 2020 yang terindikasi di korupsi,” ungkap Ketua KNPI Kabupaten Bombana, Muhammad Karunia Djafar, ST saat dijumpai di warung kopi di Kota Kendari, Rabu (09/06/2021) Malam.
Menurut MKD (sapaan akrabnya), perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“ UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.
“Pasal 3 UU 31/1999, jelas berbunyi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 milyar,” urai pria yang juga biasa disapa Don 2 Sultra ini.
Lanjut ia, jika Inspektorat Bombana tidak tuntas mengaudit, maka KNPI Bombana akan meminta Kejaksaan Tinggi dan Polda Sultra untuk turun langsung memeriksa Kades tersebut.
“Kami akan mempresure permasalahan ini hingga di Kejati dan Polda Sultra, dengan melakukan aksi pada Senin depan, karena ini jelas merugikan masyarakat dan daerah,” tegas Mantan Ketua HMJ Teknik Informatika UHO Tahun 2011.
Don 2 Sultra menambahkan, oknum kades tersebut juga diduga pernah melakukan pemalsuan tanda tangan berdasarkan laporan masyarakat di Polres Bombana beberapa waktu lalu. Lanjut ia, bahwa jelas dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi [Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun]
“Berdasarkan hal tersebut, tidak ada alasan lagi bagi inspektorat Bombana untuk tidak mengaudit Kades tersebut, karena ini semata-mata untuk kepentingan daerah,” pungkas MKD.
Guna menjaga keberimbangan sebuah berita awak media ini masih berusaha menghubungi pihak yang dimaksud.
Laporan : TIM
