SULTRALINE.ID, KENDARI – Sebagai upaya dalam menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan program strategis nasional dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017. BPJS Kesehatan kembali meningkatkan peran penting Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan dan menjaga keberlangsungan program JKN-KIS melalui Gathering Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sultra yang dilaksanakan di Kendari 7 desember kemarin. Sebagai salah satu yang sangat berperan dalam menyukseskan JKN-KIS, Pemda diharapkan dapat mengoptimalkan perannya demi mewujudkan cita – cita “universal health coverage (UHC) yang ditargetkan terealisasi paling lambat 1 januari 2019 mendatang.
Dalam rangkaian kegiatan Gathering Pemda tersebut, diberikan juga penghargaan kepada Pemda terbaik dalam hal jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dan yang tepat waktu serta jumlah dalam hal pembayaran iuran JKN. Adapun ketiga Pemda tersebut yaitu Kabupaten Kolaka, Buton, Konawe Utara dan Kabupaten Konawe.
Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, DR. H. Lukman Abunawas, SH, M.Si dalam sambutannya mengatakan “Kepada bupati dan walikota yang hadir agar dapat mengoptimalkan integrasi jamkesda ke dalam program JKN-KIS untuk mewujudkan “Universal Health Coverage pada 1 Januari 2019. Dukungan UHC juga dapat dilakukan melalui kebijakan dan regulasi yang mewajibkan setiap penduduk memiliki jaminan kesehatan nasional” ungkapnya
Sementara ditemui Kepala BPJS kesehatan cabang Kendari Dina Diana Permata, mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menjaga kemitraan antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah se Sultra dalam rangkamemberikan penguatan pada program JKN-KIS pada tahun 2018.
“kami juga meminta komitmen dan dukungan dari seluruh pemda UHC yang harus sudah berjalan di 1 Januari 2019, sehingga prosesnya akan berjalan apada 2018 ini bisa berjalan dan menyamakan presepsi. Kemudian tadi kami juga menandatangani perjanjian kerjasama perpanjangan integrasi Jamkesda Ke JKN-KIS,” terangnya usai kegiatan, di Grand Clarion Hotel Kendari, Kamis (7/12/2017)
Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk Sultra ini sebesar 2.551.146 jiwa dan yanv memiliki jaminan kesehatan baik itu penerima bantuan iuran (PBI), masyarakat yang ditanggung pemda, peserta pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, TNI, POLRI, dan peserta bukan pekerja sebanyak 1.813.610 jiwa atau sebanyak 71 persen.
Dari penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ini, terdapat sebanyak 181.222 jiwa atau sebesar 7,1 persen yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh Pemprov Sultra dan Pemda Kabupaten/Kota. Adapun penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan sebanyak 737.536 jiwa atau sebesar 28,91 persen
Di wilayah provinsi Sultra saat ini terdapat 379 fasilitas kesehatan tingkat pertama, 23 rumah sakit milik pemerintah maupun swasta yang telah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai pemberi. “Layanan kesehatan, disamping itu terdapat sumber daya manusia kesehatan terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, bidan, perawat, kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat di pelayanan kesehatan dan tersebar di wilayah kerja provinsi Sultra yang didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan,” pungkas Dina Diana Permata
Laporan : Hardita
Editor : Irdwan Jeko
