SULTRALINE.ID, KENDARI – Aktivitas pertambangan PT. Almharig yang berkedudukan di Desa Langkema Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana mulai banyak di Sorot oleh banyak kalangan, tidak terkecuali dari kalangan aktifis kampus salah satunya Zulzaman.
Menurut Zulzaman, aktifitas pertambangan PT. Almharig tersebut tidak mampu dalam menyelesaikan pembebasan lahan warga yang di gunakan untuk pembuatan jalan Hauling menuju Dusun Olondoro Desa Rahadopi.
Bagaimana tidak, Lahan salah satu warga atas nama Salmin yang telah di bebaskan untuk pembuatan jalan tersebut di persoalkan. Pasalnya dirinya kembali dilaporkan oleh Direktur PT. Alhmarig atas nama Basmala Septian Jaya di Polda Sultra atas dugaan penipuan.
Sementara itu menurut Zulzaman, bahwa Direktur PT. Alhmarig sendirilah yang menginginkan dirinya untuk melakukan kontrak lewat surat perjanjian atas lahannya sendiri sesuai sertifikat tanah yang dimiliki warga setempat atas nama Salmin.
“Dalam dokumen surat perjanjian itu tertulis dan tertera nomor sertifikat tanah atas nama Salmin dan disana tertera sangat jelas batas-batas tanahnya,” ungkap Zulzaman, Kamis (19/11/2020)
Menurut Zulzaman yang sementara ini menjabat sebagai Ketua DPP GMNI Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa ini tentunya akan menimbulkan dan mengakibatkan tekanan secara psikologis kepada masyarakat yang nantinya akan membebaskan lahan berikutnya.
“Secara psikologis ini bisa berdampak dan bisa membuat warga merasa ketakutan untuk mengurus pembebasan lahannya karena kasus yang dialami oleh saudara Salmin” Tambah Zulzaman.
Ditambahkannya, bahwa belum lama ini pantauan kami dilapangan terdapat banyak keluhan masyarakat di Desa Langkema yang mengalami kekeringan air bersih khususnya yang ada di Dusun Watekule sementara janji perusahaan tersebut akan membuat sumur bor di enam titik, namun pada kenyataannya hanya janji belaka.
“Banyak persoalan yang terjadi disana yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh pihak perusahaan PT. Alhmarig, kami juga menduga perusahaan tersebut belum memiliki izin Amdal, kemudian masalah banyaknya karyawan yang di putus kontraknya dan memenuhi janji perusahaan itu yang konon sebelumnya akan mempekerjakan banyak karyawan dari Desa Langkema” Tutur Zulzaman yang juga mantan Ketua Cabang GMNI Kendari.
Untuk itulah kami sangat menyayangkan dan mengecam hal tersebut. Semestinya hadirnya sebuah perusahaan disebuah wilayah mampu mensejahterakan masyarakat yang ada disekitarnya, namun pada kenyataannya hanya meresahkan masyarakat setempat,”Tutup Zulzaman.
Hingga berita ini ditayangkan awak media ini masih mencoba mengkonfirmasi kepihak yang dimaksud guna menjaga keberimbangan sebuah berita.
Laporan : TIM
