Oleh : Asrul Ashar Alimuddin, SE (Statistisi Pertama BPS Kota Kendari)
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3 menjadi hanya 1,5% atau bahkan lebih rendah dari itu. Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada minus 5,32 % Pada Kuartal II 2020, kondisi akan mungkin semakin menurun apabila tidak disikapi dengan baik semuanya bergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Omnibus law diterapkan untuk dapat mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien, serta dapat menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah guna menunjang iklim investasi. Sasarannya adalah agar pengurusan perizinan dapat lebih terpadu, efektif dan efisien dengan cara memutus mata rantai birokrasi panjang. Hubungan koordinasi antar instansi terkait perizinan tertentu ditingkatkan dengan regulasi yang terpadu, serta adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. Omnibus law Cipta Kerja merupakan rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek dengan digabung menjadi satu undang-undang sebagai wujud ikhtiar pemerintah untuk dapat mendorong pertumbuhan investasi dan UMKM sehingga dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja baru.
Melihat gangguan ekonomi yang massif diakibatkan oleh Covid-19 telah mempengaruhi banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu, ketidakjelasan terkait Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan di masa pandemic Covid-19 menjadi titik fokus untuk membahas dan menganalisa lebih kompherensif terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun perusahaan untuk para pekerja. Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi para pekerja dan perlu adanya kebijakan pemerintah untuk menentukan apakah Covid-19 ini termasuk ke dalam force majeure bencana alam atau tidak. Salah satu yang sangat menyita perhatian ditengah pandemic Covid-19 ini ialah jumlah pengangguran yang bertambah. Sejak pandemic Covid-19, tak sedikit perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran per Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang, naik 0,88% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 6,82 juta orang. Namun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2020 masih tercatat menurun tipis dari 5,01% menjadi 4,99%. Adapun total angkatan kerja per Februari 2020 mencapai 137,91 juta orang. Tidak hanya itu adanya aturan pemerintah tentang social distanching, lock down dan PSBB bagi daerah zona merah menyebabkan gerak masyarakat terbatasi sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur. Komposisi dari angkatan kerja Indonesia diprediksi akan mengalami perubahan akibat wabah virus corona (Covid-19). Jumlah pekerja paruh waktu dan setengah menganggur diprediksi akan naik tajam pada tahun 2020 ini.
Kebijakan-kebijakan untuk membantu eknomi masyarakat yang terdampak, memberikan insentif dunia usaha, serta meningkatkan stimulus terhadap ekonomi makro. Adapun solusi yang bisa dilakukan agar pengangguran tidak meningkat pesat pemerintah melakukan beberapa hal yang pertama mengoptimalkan program kartu Pra-Kerja di mana program ini dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran sehingga dapat dijadikan sebagai basis data pengangguran yang real time, yang dapat dijadikan sebagai basis kebijakan-kebijakan dibidang ketenaga kerjaan, seperti memberikan sejenis unemployment benefit baik berbentuk bantuan untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi sasaran kartu Pra-Kerja sebanyak 5,6 juta orang, setara dengan 80% angka pengangguran yang mencapai 7 juta orang. Kedua mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif-alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan PHK. Beberapa alternative tersebut diantaranya pengurangan jam kerja dan hari kerja, pengurangan shift dan lembur, hingga pemotongan gaji, dan penundaan tunjangan dan insentif. Ketiga mengusahakan dan mengupayakan agar pandemi ini cepat berlalu sehingga keadaan bisa kembali seperti semula, perusahaan-perusahaan dapat beroperasional kembali, orang-orang tidak takut lagi untuk berusaha, karyawan-karyawan yang sudah di PHK ditarik kembali bukan mencari pekerja-pekerja lain apa lagi dari luar negri atau pekerja asing.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia jelas melambat dengan adanya Covid-19. Sehingga untuk memastikan pertumbuhan ekonomi terjaga maka perlu dilakukan dua cara yakni dengan mendorong investasi baru secara kapital atau meningkatkan produktivitas pekerja. Kondisi saat ini, jelas produktivitas pekerja dan buruh di Indonesia ini masih bermasalah. Jangankan di tingkat Asia, di tingkat ASEAN saja negara kita masih kalah saing. menurut ukuran Asia Productivity Organizatiin (APO), indeks produktivitas tenaga kerja asal Indonesia berdasarkan jumlah jam kerja pada 2017 sebesar 1,30. Angka ini masih di bawah Thailand dan Vietnam yang masing-masing sebesar 1,45 dan 1,50. Bahkan, jika kita melihat perkembangan Vietnam, tingkat produktivitas negara Indocina tersebut konsisten meningkat sejak tahun 1990. Jika dilihat perbandingan produktivitas tersebut, perbedaan antara Indonesia dan Vietnam memang tidak begitu jauh. Tetapi tingkat produktivitas ini turut memengaruhi penilaian investor ketika ingin berinvestasi, meskipun ini bukan pertimbangan utama.
Beberapa investor akan berbondong bondong masuk di negara yang produktivitasnya tinggi. Di Indonesia saat ini keadaannya produktivitasnya rendah, upah pekerjanya juga lebih tinggi. Penciptaan Undang undang cipta kerja sebenarnya akan mendorong peningkatan produktivitas dari tenaga kerja tersebut, dimana setiap tenaga kerja akan mengerahkan semua kemampuannya dalam meningkatan kualitas diri dari pekerjaan tersebut. Pemerintah sudah berupaya juga dalam peningkatan produktivitas pekerja dengan membuka banyak pelatihan kerja sehingga mendorong pekerja lebih memiliki banyak kreativitas dan skill. Jika kita berbicara tentang lapangan kerja pasti tidak lepas dari aktivitas pemberi kerja dalam hal ini adalah calon investor yang akan berinvestasi dinegara ini. Oleh karenanya, melihat pemerintah sebagai pengambil keputusan memang harus segera mendorong kebijakan dan insentif lain demi menarik investasi baru yang sangat dibutuhkan saat ini agar terhindar pertumbuhan ekonomi yang minus. Kesempatan kerja harus dibuka, tidak bisa dinafikan perlu ada investasi baru. Insentif-insentif dan kemudahan berusaha. Saat ini, pilihan untuk melanjutkan pelaksanaan UU Ciptaker dinilai sudah tepat karena Indonesia memang membutuhkan investasi. Pengesahan beleid lebih cepat juga diyakini bisa segera mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia pasca covid-19.
Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja memang cukup kompleks, namun pemerintah kurang memberikan perhatian pada program vokasi dan pendidikan berbasis skill. Di Indonesia sendiri program-program tersebut masih dianggap inferior. Padahal program-program tersebut sangat krusial untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri, Saat ini pembangunan SDM merupakan prioritas utama, dan hal ini tidak membutuhkan waktu yang singkat. Selain membangun kualitas SDM, Indonesia juga harus terus memperbaiki iklim usaha dan infrastruktur sehingga mendukung pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi dan mampu mendorong perbaikan daya saing.
