SULTRALINE.ID, KENDARI – Sejumlah masa aksi yang mengatas namakan forum Pemerhati demokrasi konawe selatan (FPDKS) melakukan aksi demonstrasi di kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Senin (27/7/2020)
Kedatangan mereka menuntut pihak Bawaslu provinsi Sultra untuk menindak lanjuti persoalan kasus dugaan mahar politik yang dilakukan oleh H. Surunuddin Dangga demi untuk mendapat surat tugas dan rekomendasi kepada partai Hanura dalam Pilkada 2020 di Konawe Selatan
Hendra selaku koordinator lapangan aksi mengungkapkan, bahwa dalam surat aduan yang ditujukan pada direktur reskrimum Polda Sultra yang dimuat oleh salah satu media online (detik Sultra), bahwasanya aksan jaya putra (anggota DPRD Sultra) mengkomunikasikan melalui kuasa hukumnya Andre Dermawan kepada ketua DPD Hanura atas nama Wa Ode Nurhayati untuk membicarakan tentang masalah partai Hanura dalam pengusungan Surunuddin Dangga dalam Pilkada 2020 di kabupaten Konawe selatan.
“Termaksud juga dibicarakan permintaan biaya rekomendasi untuk partai Hanura.
tentu ini adalah indikasi dugaan mahar politik yang dilakukan oleh surunuddin dangga,” ungkapnya.
Lanjut, Hendra mengatakan dalam aksi 27 Juli 2020, bahwa persoalan ini harus benar-benar ditangani dengan tegas dan serius oleh bawaslu. Karna ini sudah melanggar aturan undang-undang pemilu dimana persoalan ini sangat mencederai demokrasi khususnya di provensi sulawesi tenggara
Dalam hal ini pasal 47 UU Pemilu NO 8 Tahun 2015 Ayat (1)Tentang perubahan UU NO 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU NO 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi, PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DILARANG MENERIMAH IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN PADA PEROSES PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
“Kami sebagai putra daerah kabupaten Konawe selatan, ingin pilkada 2020 berjalan dengan bersih, damai, aman dan kondusif . tanpa ada campur tangan dari oknum yang ingin mencederai atau merusak pilkada mendatang yang beberapa bulan lagi akan dilaksanakan. yang tentu akan dijalankan oleh tujuh kabupaten / kota yang ada di provinsi sulawesi tenggara,” tegasnya
Terlebih, kata Hendra, pada 15 juli di hotel azizah, dalam diskusi yang bertemakan peran generasi muda dalam mewujudkan pilkada yang aman damai dan kondusif, yang diungkapkan oleh ketua KPU provinsi Sulawesi Tenggara, bahwasanya Konawe Selatan tanggal 21 desember 2020 akan melaksanakan pimilihan kepala daerah
“Sehingga tentu kami berharap kepada Bawaslu Sultra agar tetap menjaga keindependensinya sebagai lembaga yang ikut serta mengawasi dalam pesta demokrasi disulawesi tenggara khususnya dikabupaten konawe selatan. Dengan tetap melakukan pengawasan dengan propesional dengan menjunjung tinggi integritas dan netralitas sebagai lembaga yang tidak memiliki garis intervensi dari pihak manapun,” paparnya.
“Tentu apa yang menjadi tuntutan kami sebagai masyarakat sulawesi tenggara terhusus putra daerah konawe selatan kepada Bawaslu, tentang persoalan dugaan mahar politik yang dilakukan salah satu calon bupati Konawe selatan dalam pertarungan dipilkada 2020 , kami sepenuhnya mempercayakan dan mengamanahkan kepada bawaslu untuk menindaklanjuti tentang dugaan tersebut, agar nama baik lembaga bawaslu tetap terjaga,” tutup Kader HMI cabang Kendari ini.
Laporan : TIM
