SULTRALINE.ID, KENDARI – Puluhan Mahasiswa yang menamakan pusat kajian tambang Sulawesi Tenggara (PukatSultra) mendatangi kantor dinas energi dan sumber daya mineral (ESDM) atau dinas pertambangan Provinsi Sultra, Rabu 11 Oktober 2017.
kedatangan mereka mempertanyakan terhadap aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan PT Waja Inti Lestari (WIL) yang terletak di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka yang diduga tidak memiliki izn usaha pertambangan (IUP).
“kami menilai aktivitas PT WIL yang menambang diluar areal izin usaha pertambangan (IUP) telah melanggar aturan peraturan pemerintan (PP) nomor 24 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tepatnya pada pasal 29,” Jelas koordinator aksi irfan dalam orasinya. Selasa (11/10/2017) siang.
lanjut Irfan, seharusnya IUP eksplorasi yang diberikan berdasarkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan pemegang IUP eksplorasiyang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP dalam hal ini dinas pertambangan.
“selain melanggar PP 23 tahun 2010, kami juga melihat telah melanggar aturan PP no 34 tahun 2017 tentang perizinan dibidang pertambangam mineral dan batubara, maka itu kami meminta kepada dinas pertambangan Sultra untuk segera memberhetikan secepatnya aktifitas pertambangan PT WIL yang kami duga tidak memiliki IUP,”tambahnya
setelah 30 menit berorasi akhirnya mereka ditemui perwakilan ESDM Ridwan Botji. dikatakan Ridwan Botji kepala dinas tidak lagi ditempat dan dirinya diberikan amanah untuk sementara. “pak Kepala dinas lagi diluar daerah, jadi saya yang dipercayakan,” Ujarnya
Ridwan Botji berdalih bahwa PT WIL telah memiliki IUP yang di keluarkan kepala daerah kabupaten kolaka pada tahun 2010.
“kami sudah mengetahui keberadaan PT WIL IUPnya di keluarkan pmeda Kolaka, dan untuk masalah lingkungannya juga telah memiliki izin lingkungan dari badan lingkungan hidup (BLH) Kolak, serta telah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari dinas kehutanan Kolaka di tahun 2010,” katanya
tak puas dengan jawaban yang diberikan pihak ESDM, akhirnya mereka ke kantor DPRD untuk meminta membentuk pansus untuk melakukan investigasi terhadap PT WIL, namun anggota DPRD Sultra lagi keluar daerah. Pukatsultra pun berjanji akan kembali turun aksi, jika tuntutan mereka tidak terpenuhi.
Laporan : La Irdwan
