SULTRALINE.ID, KENDARI – Desas desus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Wakatobi periode 2021-2026 sudah mulai memanas dengan adanya dua pasangan Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Wakatobi.
Dengan begitu, diharapkan dalam momentum Pilkada bisa berjalan netral dan demokratis demi memilih pemimpin kedepannya.
Terkait itu, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Wakatobi, La Ode Mohamad Siadi mengingatkan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Wakatobi untuk mencegah pelanggaran pemilu meminta semua pihak terlebih mereka yang di biayai oleh negara harus bersikap netral termaksud pendamping desa dan para perangkat desa.
Menurutnya, walaupun para pendamping desa bukan ASN (Aparatur Sipil Negara) tapi pendamping desa dibiayai oleh negara sehingga tidak etis jika memihak dan tidak netral dalam pemungutan suara nantinya.
“Karena keberadaan pendamping desa sangat berperan penting untuk mengawal pembangunan di desa sesuai dengan amanat UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga meraka harus bersikap profesional dan netral. Jangan lagi mereka terlibat aksi dukung mendukung salah satu pasangan calon,” ungkapnya, Rabu (16/9/2020)
“Mereka tidak boleh memanfaatkan status, peran, program dan terlebih menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan politik dan menguntungkan salah satu pasangan calon,” lanjutnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, ia menegaskan meminta kepada Bawaslu Wakatobi agar mengirim surat ke menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi.
“Kenapa harus begitu, untuk meminta surat edaran tentang netralitas aparatur negara dan kemudian mengirim surat ke koordinator pendamping desa kabupaten wakatobi untuk pencegahan pelanggaran pemilu,” pungkasnya.
Laporan : TIM
