SULTRALINE.ID, KENDARI – Sejumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia menyampaikan kritikan terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo. Kritikan tersebut disampaikan sejumlah akademisi, baik di Pulau Jawa hingga Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.
Dikutip dari berbagai media, kritik awalnya disampaikan akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, kampus tempat Presiden Jokowi pernah kuliah. Kemudian Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Padjadjaran (Bandung), Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.
Pertama sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur. Petisi tersebut dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (31/1/2024).
Pernyataan sikap ini diawali dari rasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.
“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” kata Prof Koentjoro membacakan petisi.
“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” sambung guru besar psikologi UGM itu.
Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika UII Yogyakarta menyampaikan pernyataan sikap.Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman pada Kamis (1/2/2024).
Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Fathul Wahid membacakan pernyataan sikap “Indonesia Darurat Kenegarawanan”.
“Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan,” kata Fathul.
Dia menyebut bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara.
Sementara itu, Universitas Padjajaran akan menggelar “Seruan Padjajaran, Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis dan Bermartabat”, Sabtu (3/2/2024) besok.
Lalu, Sivitas Akademika Universitas Indonesia (UI) termasuk didalamnya Dewan Guru Besar menyampaikan kritik terkait situasi Pemilu 2024 di Gedung Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Jum’at (2/2/2024).
Dalam deklarasi kebangsaan bertajuk ‘Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali’ mereka menilai bahwa Indonesia seperti kehilangan kendali akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh penguasa.
“Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesetiaan bangsa,” bunyi Deklarasi Kebangsaan yang dibacakan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum UI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo.
Kemudian dalam deklarasi tersebut juga dijelaskan, bahwa sivitas akademika Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.
Tak mau ketinggalan, Forum Guru Besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar aksi deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi, Jumat (2/2/2024). Aksi tersebut dilaksanakan di depan Rektorat Unhas pada Jumat (2/2/2024). Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi yang memimpin deklarasi mengatakan pihaknya perlu mengeluarkan penyataan sikap setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan Pilpres 2024.
Setelah Unhas, Universitas Lampung Mangkurat (ULM) juga menyampaikan Pernyataan sikap sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin diberi judul: Saat konstitusi sedang dikoyak-koyak, jangan dibiarkan.
Pembacaan pernyataan diwakili Ketua Senat sekaligus Guru Besar dari Fakultas Hukum ULM, Prof Hadin Muhjad, di depan Gedung Rektorat ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (2/2/2024). Dalam pernyataannya, para sivitas akademika ULM mengingatkan sekaligus mengajak semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 agar menjalankan proses demokrasi berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.
Masifnya pernyataan sikap mengkritik Presiden Joko Widodo juga sampai di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Jumat 2 Februari 2024 Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Parlemen Jalanan Sultra menggelar aksi unjuk rasa. Mereka berdemo untuk menolak politik dinasti Presiden Jokowi dan meminta Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia (RI). Massa aksi tersebut tampak membentangkan berbagai spanduk yang berbunyi, “Darurat Oligarki yang melanggengkan Politik Dinasti dan Konstitusi di Akali demi Asam Sulfat”. Massa juga tampak membakar ban.
Koordinator aksi Alfan yang merupakan mentri pergerakan Universitas Halu oleo menjelaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk penolakan para mahasiswa di masa kepemimpinan Jokowi yang merusak demokrasi dengan membangun Politik Dinasti.
“Tentu ini tidak bisa dibiarkan, kami kecewa. Politik dinasti yang tumbuh di negeri ini, seharusnya Presiden menjaga netralitas sebagai kepala negara,” ungkap Alfan pada media ini, Jumat (02/02/2024).
TIM
