SULTRALINE.ID, KENDARI – Guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Puskesmas Poasia mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana.
Tak hanya itu, beberapa usulan lainnya adalah terkait kurangnya stok obat-obatan dan juga tenaga kesehatan.
Usulan tersebut di tindaklanjuti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui kunjungan kerja Komisi III di Puskesmas Poasia, Senin (8/8/2022).
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Rajab Jinik mengatakan usai melakukan diskusi dengan Kepala Puskesmas, dirinya mengaku menemukan banyak hal yang menjadi perhatian pihaknya sebagai legislatif untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif.
“Dalam hal ini Dinas Kesehatan, yang mewadahi Puskesmas Poasia,” ungkapnya.
Beberapa temuan tersebut, seperti halnya sarana prasarana di ruang tunggu umum yang plafon nya yang hampir jebol.
“Plafon itu sudah mau jatuh. Nah ini kan sudah bertolak belakang dengan visi misi pemerintah kota yang selama ini selalu menggaungkan pembangunan rumah sakit yang menggunakan dana PEN itu kan. Makanya kita minta secepatnya harus di rehab itu,” tegas Rajab.
Sebab menurutnya, ketika Puskesmas Poasia sebagai puskesmas terbesar di Kota Kendari mempunyai kebutuhan yang banyak, namun tidak seimbang dengan perhatian dari Dinas Kesehatan. Termasuk kekurangan obat-obatan.
“Kemudian beberapa di sosial media itu, di publik tersebar soal dana masyarakat miskin. Makanya kita mengambil testimoninya di Puskesmas Poasia, bahwa kenapa pemerintah kota menghilangkan dana itu kemarin, sehingga kita coba cari testimoninya, dan itu sangat di butuhkan oleh puskesmas,” bebernya.
Olehnya itu, kata polisi Golkar ini, beberapa temuan tersebut akan menjadi perhatian serius dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kedepan, sehingga pihaknya memastikan betul agar dana tersebut harus masuk.
“Karena itu menjadi beban rumah sakit dan juga resiko dari masyarakat miskin yang memang tidak mampu mendapatkan hak kesehatannya tidak mau datang ke rumah sakit. Berarti kita secara otomatis sebagai penyelenggara pemerintah tidak melindungi hak mereka, itu menjadi masalah,” jelasnya.
Termasuk penghapusan tenaga honorer, namun pada dasarnya ketika pihaknya melakukan pengecekan di Puskesmas Poasia masih kekurangan tenaga kesehatan.
Sehingga dapat dipastikan hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Dan ini akan menjadi kebijakan pemerintah kota yang nantinya akan kita bicarakan legislatif dan eksekutif, untuk bagaimana memikirkan ini. Bahkan mereka masih membutuhkan apoteker dan tenaga kesehatan yang lain,” ucapnya.
“Ketika tenaga honorer dihapus, sedangkan ASN nya saja sisa 60, honorer 80, total 140, itu masih kurang. Jadi ini menjadi masalah serius bagi kita. Dan memang tidak bisa kita mengikuti kebijakan pemerintah pusat, tapi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kota Kendari dalam hal pelayanan kesehatan,” tambah Rajab.
Kendati itu, dalam tahap persiapan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) dan APBD induk 2023 pihaknya bakal memanggil semua stakeholder terkait, sebab dalam proses perencanaannya harus diketahui kebutuhan puskesmas.
“Jangan sampai kita hanya mendengarkan dari Dinkes itu sendiri. Tadi kita sudah dengarkan, banyak hal yang menjadi rapat kita dengan Dinkes untuk bagaimana kita paksakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan pelayanan rumah sakit, khususnya Puskesmas Poasia. Dan itu harus terpenuhi,” bebernya.
Sementara itu, Kapus Poasia, Andi Nurmawanti menyampaikan bangunan yang diusulkan pihaknya untuk dilakukan perbaikan pada dasarkan memang mengganggu pelayanan.
Pasalnya, saat turun hujan bangunan tersebut bocor sehingga menggangu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Itu sejak musim hujan ini, sempat kita benahi juga tapi belum bisa untuk semuanya,” jelasnya.
Sementara itu, terkait tenaga honorer yang berjumlah 80 orang di Puskesmas Poasia dirinya berharap dapat dijadikan ASN.
Karena pelayanan di Puskesmas yang dipimpinnya masih banyak membutuhkan tenaga kesehatan ASN khususnya di perawatan, Unit Gawat Darurat (UGD), rawat inap, dan persalinan.
“Kita itu butuh banyak yang ASN, karena ada shift. Jadi kita butuh banyak tenaga di situ. Efektifnya untuk satu UGD paling tidak ASN harus 13 orang,” pungkasnya.
Laporan: TIM
