SULTRALINE.ID, KENDARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari melalui Ketua Divisi (Kadiv) Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Arwah menghimbau kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, Calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kota Kendari agar dalam melalukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) ditempatkan sesuai dengan titik lokasi yang telah ditetapkan KPU Kota Kendari.
“Kami mengingatkan untuk tidak memasang pada tempat yang dilarang Undang-Undang, PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti kantor pemerintah/BUMN/BUMD, rumah ibadah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan,” ungkap Arwah, Rabu 29 November 2023.
Arwah menambahkan, terkait konten dari APK yang memuat visi-misi dan program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR RI, Calon Anggota DPD RI, Calon Anggota DPRD Provinsi dan Calon Anggota DPRD Kota Kendari harus disampaikan secara beradab.
“Jadi kontennya tidak mengandung ujaran kebencian, Politik Identitas, SARA dan hal-hal lain yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta Menjunjung Tinggi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” tegasnya.
Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah mengumumkan peraturan terkait kampanye untuk Pemilu 2024, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Salah satunya terkait jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu 2024. PKPU yang mengatur jalannya kampanye ini telah ditandatangani oleh Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, pada 14 Juli 2023. Aturan ini secara resmi mulai berlaku pada tanggal pengundangan.
Masa kampanye terbagi dua putaran. Putaran pertama, dikutip dari laman resminya, KPU telah menetapkan sejumlah tahapan yang harus diikuti oleh peserta kampanye Pemilu 2024. Adapun tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagai berikut:
28 November 2023-10 Februari 2024: Periode ini mencakup pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta kampanye melalui media sosial.
21 Januari-10 Februari 2024: Tahap ini mencakup kampanye rapat umum, iklan di media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring.
11-13 Februari 2024: Masa tenang, semua bentuk kampanye dilarang.
Sementara jika terjadi putaran kedua Pilpres 2024, maka akan ada periode kampanye tambahan.
2-22 Juni 2024: Periode kampanye Pilpres 2024 putaran kedua.
23-25 Juni 2024: Masa tenang putaran kedua.
Kemudian untuk materi kampanye
Menurut Pasal 274 UU Pemilu, kampanye harus memuat sejumlah materi yang terdiri dari:
visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden; visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.
Dalam rangka pendidikan politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik
Sementara itu, metode kampanye, Sedikitnya, ada delapan metode kampanye pemilu. Delapan metode itu dituangkan dalam Pasal 275 UU Pemilu yang meliputi:
Pertemuan terbatas; Pertemuan tatap muka;Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; Pemasangan alat peraga di tempat umum; Pemasangan alat peraga di tempat umum; Media sosial; Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; Rapat umum; Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan.
Sementara untuk larangan kampanye berdasarkan UU Pemilu khususnya Pasal 280 juga mengatur sejumlah larangan dalam kampanye, yakni:
Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
Mengganggu ketertiban umum; Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain; Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
Editor: Irdwan Jeko
