SULTRALINE.ID, KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelar rapat kordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) se Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan Tema Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat PLN di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (12/11/2020).
Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH mengatakan, untuk menertibkan barang milik daerah dan aset daerah telah dimulai sejak tahun 2010.
“Penanganan aset bermasalah sebagai salah satu upaya agar tidak terjadi tumpag tindih, demi mendorong tertibnya penanganan barang milik daerah. Penertiban pengelolaan aset daerah berdasarkan dengan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dimulai sejak tahun 2010, dan mulai membuahkan hasil di tahun 2013 dan menjadi lebih baik di tahun 2019,” katanya.
Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, tugas KPK sekarang bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan. Oleh karena itu dukungan KPK untuk menertibkan, membereskan dan mengamankan aset negara. Aset yang dikelola untuk menutup penyalahgunaan aset dan potensi korupsi.
Berkat sinergitas tersebut, terdapat 93 ribu aset tanah yang akan disertifikasi.
“PLN memiliki 93 ribu persegi bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi sebagai aset negara,” tambahnya.
Menurutnya sertifikat tanah ini tidak hanya bermanfaat untuk PLN, tetapi bermanfaat untuk kepentingan umum dan diperuntukkan untuk masyarakat.
Sertifikat tanah PLN di wilayah Sulawesi Tenggara yang semula pada 31 Desember 2019 sebesar 20%, saat ini menjadi 80% dengan total nilai aset sertifikat Rp. 64,1 miliar, dengan luas 305.62 m2.
Wali Kota Kendari H. Sulkarnain K, mengapresiasi penyelengaraan perbaikan tata kelola aset dan penyerahan sertifikat PLN yang di selenggarakan Kementerian BUMN.
“Pemerintah Kota Kendari telah menuntaskan 77 aset untuk disertifikatkan, kita berharap semuanya bisa diproses untuk sertifikasi, sehingga ke depan penertiban dan pengelolaan aset Pemerintah Kota bisa secara optimal dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat Kota Kendari,” ungkapnya.
Acara kali ini, merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada tanggal 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019.
Turut hadir dalam kegiatan ini PT. PLN (Persero), Kementerian PUPR Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Wakil Menteri ATR dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta Pemerintah Kota Kendari.
Laporan : Ismar Indarsyah
