SULTRALINE.ID, MUNA – Menindak lanjuti surat sekertaris daerah Kabupaten Muna atas nama Bupati Muna nomor 138/9277 perihal melakukan monitoring kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan di wilayah Kecamatan Kontukowuna maka Pada hari ini kami dari koalisi mahasiswa pemuda dan masyarakat (KMPM) Kecamatan Kontukowuna kembali turun ke jalan dengan membawa tuntutan-tuntutan yang sampai pada hari ini belum di penuhi oleh pemerintah desa bahutara dan pemerintah daerah Kabupaten Muna.
Aksi damai yang dilakukan di halaman kantor camat kontukowuna itu di alamatkan pada kepala dinas inspektorat dan kepala DPMD yang hadir dalam kunjungan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kontukowuna.
Laode Nursyawal Edhar sebagai jenderal lapangan pada aksi tersebut menjelaskan 5 point tuntutan-tuntutan yang dibawa dalam aksi damai tersebut.
“Kami hadir dengan 5 point tuntunan utama, yang pertama. Transparansi dana desa, kedua meminta evaluasi seluruh Pj se kecamatan kontukowuna, ketiga meminta pegawai Sarah yang di copot di kembalikan di posisi awal, ke empat menuntut janji Bupati Muna terkait rehabilitasi jalan di wilayah Kecamatan Kontukowuna, kelima meminta Bupati mencopot PJ kades Bahutara,” ungkapnya, Kamis (18/6/2020)
Salah satu masa aksi yang juga sebagai kordinator humas Feri Indrawan menyayangkan tindakan asisten pemerintahan setda Muna Ruslan Ibu, yang tidak mau menemui masa aksi dan tidak mau melakukan mediasi.
“kami menyayangkan tindakan pengecut bapak Ruslan Ibu yang lari meninggalkan masa aksi, dia mengatakan lebih memilih mendengarkan perintah bupati daripada mendengarkan aspirasi masyarakat. Saya juga menyangkan tidak adanya solusi yang di berikan pemda soal tuntutan-tuntutan yang pada hari ini kami bawa,” kata Feri.
Salah satu korlap pada aksi tersebut Sapri Prasetio Agusalim mengatakan bahwa, berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabulaten Muna, terkhusus desa-desa di wilayah Kecamatan Kontukowuna.
“Tidak bisa dipungkiri hari ini bahwasanya melihat kondisi yang ada dimasyarakat, telah banyak berbagai polemik yang ada..Dimulai dari ketidak tranparan pemerintah desa dalam hal pengelolaan anggaran dana desa serta kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada,” katanya.
Usai aksi tersebut koalisi mahasiswa pemuda dan masyarakat kecamatan kontukowuna akan melakukan aksi kembali di kantor DPRD Kabupaten Muna untuk meminta hearing bersama inspektorat kejaksaan dan PJ kades se Kecamatan Kontukowuna.
Laporan : TIM
