SULTRALINE.ID, KENDARI – Ketua Ikatan Pemuda Nambo Hery Kurniawan mempertanyakan status Kecamatan Nambo, Kota Kendari. Pasalnya sampai hari ini belum ada kejelasan setelah diusulkan menjadi kecamatan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari beberapa tahun lalu.
Terlebih penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
“Di dalam UU No 23 tahun 2014 jelas mengakui keberadaan kecamatan sebagai bagian dari wilayah pemerintahan daerah, yang di bentuk berdasarkan peraturan per undang undangan, sesuai dengan pasal 221 ayat 2 dan 3, bahwa suatu kecamatan di bentuk dengan PERDA yang mendapat persetujuan bersama DPRD kab/kota lalu di sampaikan ke Mentri dalam Negri untuk kemudian mendapat persetujuan,” tutur pria yang kerab disapa Hery ini, Senin (14/9/2020).
Namun, lanjut ia, fenomena beberapa tahun terakhir ini di kota kendari telah terjadi penyelenggaraan pemerintahan di tingkatan Kecamatan yang di duga fiktif, dimana kecamatan tersebut adalah kecamatan Nambo, Saat ini kecamatan Nambo masih belum jelas statusnya. Dimana kecamatan nambo belum mendapat persetujuan dari kementrian dalam negri untuk kemudian mendapatkan nomor registrasi untuk di akui sebagai kecamatan yang ada di wilayah pemerintahan Kota Kendari.
“Nah pertanyaannya, selama ini kecamatan nambo itu berjalan menggunakan payung hukum apa, bagaimana pertanggung jawaban keungan nya dan se urgensi apa sih kecamatan nambo sampe harus di paksakan, tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat,” timpalnya.
Ia menegaskan, sebagai masyarakat Nambo pihaknya sangat di rugikan, mestinya pemerintah kota kendari lebih mengutamakan kepentingan masyarakat ketimbang ambisi nya untuk memekarkan kecamatan.
“Kecamatan nambo ini kan sudah beberapa tahun berjalan, mestinya kalau pemerintah daerah serius untuk memekarkan kecamatan seharusnya Kecamatan nambo ini sudah punya no registrasi dari kementrian dalam negri sebagai legalitasnya, jangan di buat terkatung-katung seperti sekarang ini. Kalau memang bisa yang mekarkan, kalau tidak bisa yah jangan paksakan,” cetusnya.
“Untuk itu kami meminta kepada pemerintah kota kendari untuk melakukan evaluasi dan peninjuan kembali terhadap upaya pengusulan pemekaran kecamatan nambo, yang dimana sampai saat ini masih belum mendapat persetujuan oleh mentri dalam negeri,” tegasnya.
Sementara itu data dihimpun redaksi Sultraline.id, dari berbagai media, bahwa DPRD Kota Kendari bersama Pemkot Kendari pada tahun lalu tepatnya 18 November 2019 telah menggelar rapat membahas Raperda Perubahan Kecamatan Nambo. Dimana dalam rapat tersebut terkuak sejumlah kejanggalan diantaranya adanya indikasi penganggaran Kecamatan yang dinilai fiktif yang dilakukan Pemkot Kendari.
Melalui salah satu anggota DPRD, Sahabuddin pada waktu itu, mengatakan secara legalitas Kecamatan Nambo belum mendapatkan nomor registrasi dari kementerian dalam negeri (Kemendagri) namun telah mendapatkan gelontorkan dana sejak dua tahun terakhir.
Ia juga menolak usulan anggaran reguler Kecamatan Nambo di tahun 2020, jika Pemkot tidak segera menuntaskan legalitas Kecamatan Nambo.
Berdasarkan informasi dari media tersebut, awak media kembali menghubungi Sahabuddin melalui via WhatsApp guna mempertanyakan keberadaan Perda Kecamatan Nambo.
“Akan dibahas ulang Perdanya,” singkat Sahabuddin, Senin (14/8/2020).
Ditanyai soal status terkini Kecamatan Nambo, ia mengarahkan untuk berhubungan langsung dengan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Kendari, Ilham Hamra yang memang mengurusi hal tersebut.
Lalu media ini mencoba menghubungi langsung Ketua Bapemperda. Namun saat ditelepon ia mengatakan tengah rapat komisi dan ia menyarankan untuk menghubungi ulang.
Tak henti disitu, awak media ini juga menghubungi via SMS mempertanyakan soal tudingan dari Ikatan Pemuda Nambo, namun belum ada jawaban.
Hingga saat ini juga prosesnya masih berkutat di Bapemperda.
Informasi terbaru, bahwa malam ini DPRD Kota Kendari akan kembali menggelar rapat bersama Pemkot Kendari guna mendengar jawaban Walikota Kendari atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda pembentukan Kecamatan Nambo.
Hingga berita ini ditayangkan awak media ini masih mencoba menghubungi pihak Pemkot Kendari.
Laporan : TIM
