Sab. Jun 19th, 2021

Kades LombuJaya Diduga Tidak Transparan Dalam Penggunaan APBDes

1 min read
img-20210610-wa0045

SULTRALINE.ID, MUNA BARAT – Kepala Desa Lombujaya Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara diduga tidak transparan dalam penggunaan APBDes Tahun 2020 dan 2021.

Dana desa (DD) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada semua desa di seluruh indonesia adalah demi kepentingan masyarakat, bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi ditingkat desa.

Atas itu, membuat sejumlah Masyarakat melakukan aksi di Balai Desa Lombujaya, Senin (7/6/2021) bahwa ditemukan tidak adanya papan informasi untuk anggaran APBDes Tahun 2020 Dan 2021 sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Desa wajib memasang dan publikasi anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD), Publikasi ini dilakukan sebagai bentuk transparansi informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Kemudian Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 73 Tahun Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Saat sejumlah Masyarakat mempertanyakan kepada pemerintah Desa LombuJaya perihal papan informasi.

“Jawaban dari kades Kami tidak mengerti dan saya nyatakan bahwa pernyataan yang disampaikan kepala desa menimbulkan banyak pertanyaan bagi kami,” ujar salah seorang warga  Desa Lombujaya yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, Perlu kita ketahui bersama bahwa Masyarakat butuh mengetahui secara pasti anggaran Desa dan peruntukannya sehingga dengan adanya papan publikasi masyarakat diharapkan mengerti, mengetahui dan ikut mengawasi pembangunan di Desa masing -masing. Belum semua Masyarakat mengetahui status Dana Desa Terkhususnya Desa LombuJaya Bahwa Dana Desa pada hakekatnya adalah milik masyarakat dimana aparat Desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik dan transparan
Perlu kita ketahui bersama bahwa penggunaan APBDes harus terbuka, transparan sehingga Desa wajib memasang papan informasi yang dapat di akses oleh masyarakat atau publik.

“Itu wajib harus ada, jika itu tidak di publikasikan desa secara transparan melalui papan informasi, Maka Kepala Desa LombuJaya sudah melanggar aturan yang ada,” ucapnya.

“Karena dengan adanya papan informasi penggunaan anggaran tersebut, masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran pada Desa tersebut dan penggunaanya secara transparan
namun Kepala Desa diduga tidak mengindahkan hal ini,” sambungnya.

Sementara warga lain juga menegaskan tindakan yang kurang transparan yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Desa LombuJaya, Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna barat itu dinilai kurang tepat, mengingat bahwa Pemerintah Desa merupakan perpanjangan tangan Dari pemerintah Daerah dan Pusat dengan demikian agar Pemerintah Desa LombuJaya memasang Baleho/Papan Informasi DD Dan ADD sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran Desa agar tidak menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan masyarakat.

“Kemudian, kami juga mempertanyakan program yang di laksanakan kepala desa tentang pemberian bantuan ternak ayam lokal yang bersumber dari DD tahun 2020, dimana sampai saat ini ada beberapa masyarakat yang belum diberikan sementara program itu akan disalurkan kepada seluruh KK di desa Lombujaya tapi pada kenyataannya tidak terealisasi secara keseluruhan dan bahkan ada juga beberapa masyarakat yg diberikan dalam bentuk uang Tunai dengan nominal yang bervariasi inilah yang menjadi inti dari tuntutan kami,” paparnya.

“Dari hasil kajian, Kami duga Kepala Desa LombuJaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat menyalahgunakan wewenang dan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku sehingga adanya dugaan memonopoli ADD Tahun 2020 dan 2021. Dengan ini meminta agar instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan khusus kepada Kepala Desa LombuJaya agar tidak menimbulkan kerugian Negara,” tegasnya.

Terakhir, lanjutnya, kemudian kesimpulan dari mediasi aksi kemarin bahwa warga minta pertemuan itu di jadwalkan kembali dengan menghadirkan Ketua BPD, Tenaga Pendamping Desa baik Kecamatan dan bahkan Kabupaten pihak Kepolisian instansi terkait Kepala Desa sendiri dan seluruh Masyarakat.

“Apabila hal itu tidak dilakukan maka aksi ini akan terus kami lakukan sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan,” pungkas warga.

Guna menjaga keberimbangan sebuah berita, awak media ini masih berusaha mengkonfirmasi kepihak yang dimaksud.


Laporan : TIM

€sl Promotion

€sl Promotion