SULTRALINE.ID, MUNA BARAT – Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam waktu dekat akan membentuk forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
Hal ini disampaikan Surachman selaku Kabid Pemukiman, Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat
Menurutnya, dalam rangka pelaksanaan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Mubar, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan. Olehnya itu ,Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Muna Barat berinisiasi membentuk forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Forum PKP). Forum ini nantinya akan difasilitasi pelaksanaannya oleh pokja PKP
“Forum PKP insya Allah akan segera kita selenggarakan dalam waktu dekat ini. Forum ini menjadi sangat strategis dan penting guna menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan merumuskan arah pemikiran penyelenggaran PKP,” ungkap Surachman, Senin (05/09/2022).
Kemudian, kata ia, forum PKP merupakan tindak lanjut ketentuan pasal 54 PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dan Pasal 14 ayat 4 Permen PU PR Nomor 12 Tahun 2020 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaran perumahan dan kawasan permukiman bahwa pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan forum PKP melalui pokja PKP Kabupaten paparnya.
Lanjut Surachman forum PKP ini mempunyai tugas dan fungsi sangat penting terutama dalam hal pengawasan.
“Forum PKP, bertugas dan berfungsi untuk meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat. Termasuk memberikan masukan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah”, Paparnya
Selain itu, Adanya forum PKP ini nantinya akan membantu pencapaian target RPD Muna Barat 2023-2026 khususnya dalam rangka memantapkan infrastruktur dan lingkungan untuk pendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
“Kita berharap nantinya dari forum PKP akan muncul daftar inventarisasi hambatan hambatan dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Muna Barat sehingga pada akhirnya akan melahirkan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait dan dapat menjadi dasar dalam perumusan program kegiatan di bidang PKP”, harapnya.
“Kami yakin jika forum ini berjalan maka setiap hal yang berkaitan dengan pengembangan PKP di Muna Barat dapat ditindak lanjuti guna menunjang pencapaian target RPD Muna Barat 2023-2026,” tutupnya.
Laporan : L M Abduh.
