Sen. Okt 25th, 2021

Didesak Massa Aksi, Akhirnya DPRD Buteng Sepakat Tolak Omnibus Law

1 min read
img_20201012_202341

SULTRALINE.ID, BUTON TENGAH – Gelombang penolakan terhadap disahkannya Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja terus digalakkan. Seperti yang dilakukan gerakan mahasiswa Buton Tengah (Buteng) beserta masyarakatnya turun demonstrasi ke gedung DPRD Buton Tengah, dengan membawa tuntutan yakni meminta DPRD Buteng untuk menolak adanya Omnibus Law, Senin (12/10/2020).

Dalam orasi, salah satu orator, Dina Muslimin menyatakan bahwa dalam kacamata hukum prosedur pembuatan UU Omnibus Law telah cacat prosedur karena bertentangan terhadap pasal 89 junto (Jo) 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mewajibkan pemerintah untuk membuka akses terhadap RUU kepada masyarakat, namun sejak adanya isu UU Omnibus Law ini keterbukaan akan UU ini begitu tertutup.

setelah melakukan orasi, seluruh massa aksi meminta bertemu langsung bersama Ketua DPRD beserta jajarannya, namun terjadi sedikit gesekan dengan pihak keamanan tetapi kemudian DPRD Buteng mempersilahkan massa aksi untuk bertemu.

Dalam kondisi duduk bersila Ketua DPRD beserta jajaranyya dan massa aksi di halaman gedung DPRD Buteng.

Para Korlap dari berbagai aliansi diantaranya Sawal Madani, Nofriza, Hasyim, Sahdan, Hazlan, Rahmat Ibrahim menjelaskan tuntutan yang dibawa.

(Ketua DPRD Buteng disaksikan anggota DPRD lainnya menandatangani akta Kesepakatan penolakan UU Omnibus Law)
(Ketua DPRD Buteng disaksikan anggota DPRD lainnya menandatangani akta Kesepakatan penolakan UU Omnibus Law)

 

Lanjut secara tegas Bobi Ertanto Selaku Ketua DPRD mengatakan” Saya Disini sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Buton Tengah juga kaget dengan keputusan dari Pusat terkait pengesahan UU Omnibus Law , saya sadar bahwa adanya UU ini utamanya UU cipta kerja adalah aturan yang sangat merugikan hak-hak masyarakat utamanya kaum Buruh Untuk itu saya nyatakan hari ini saya bersama mahasiswa dan masyarakat untuk menolak atau mencabut UU Omnibus Law dan akan terus berjuang bersama rakyat untuk menyuarakan hal ini kepusat”.

Hal ini di lanjutkan juga bersama Saal Musrimin Haadi (Komisi III DPRD Buteng) secara tegas juga menyatakan sikap menolak UU Omnibus Law.

Selanjutnya ungkapan langsung tersebut di lanjutkan lagi dengan pembuatan akta kesepakatan antara Ketua DPRD diatas Materai 6000 beserta jajarannya. Bertanda tangan dengan perwakilan dari pada massa aksi yakni 6 korlap yang sudah disebutkan di atas.


Laporan : TIM

€sl Promotion

€sl Promotion