SULTRALINE.ID, KENDARI – Direktur Eksekutif Data center dan Analis Indonesia (DCAI) Nizar Fachry Adam.S.E.M.E mengungkapkan terjadi perlambatan Pertumbuhan Ekonomi di kuartal II 2025, di akibatkan sejumlah Problema:
1. Devisit Anggaran Rp 450 Triliun,
2. Rasio utang sebesar 39,5% atau Rp 8100 Triliun.
Dua penyebab ini, memaksa Negara memangkas sejumlah program pemerintah yang di tidak di anggap prioritas atau efesiensi anggaran.
Dari hal tersebut, DCAI berharap pemerintah mengedepankan kebijakan menjaga Likuiditas ABPN untuk menutupi kebocoran yang ada.
Dengan mengambil langkah strategis:
– Kementerian Tenaga kerja
1. Kebijakan masa Produktif kerja dimana usia Produktif yakni usia 65 tahun., bagi aparatus sipil negara (PNS) dan Non PNS termasuk BUMN).
– Kementerian ESDM
2. Mengurangi subsidi BBM 0,05%
– Kementerian keuangan & Kementerian BUMN
3. Menarik Deviden Dari BUMN , dan memberikan Patokan Devide 25%/tahun
4. Menarik sejumlah BMN , dari beberapa Lembaga, kementerian dan swasta yang menjadi aset negara,
5, menarik kembali Hak tagih Negara, sebesar Rp 200 triliun di beberapa Kementerian dan lembaga.
– Kementerian Ekonomi & Keuangan
1. Mengevaluasi Projek PSN smelter, dan menghentikan PMN Penyertaan Modal negara dan Bantuan Likuiditas
2. Mengeluarkan kebijakan Investasi , yakni evaluasi, dan Penghentian Pemberian Fiskal Investasi yang berpotensi (Tidak rasional).
“Dari 3 leding sektor menjaga stabilitas dan mendorong kebijakan Keuangan negara, 3 kementerian menjadi pokok sentral dalam menjaga Likuiditas dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Nizar.
Laporan: Redaksi
