SULTRALINE.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana menyatakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 3 tahun terakhir mengalami peningkatan.
Hal ini, disampaikan pada saat pembukan rapat evaluasi kinerja triwulun I tahun 2025 di Kantor Kementrian ATR/BPN, pada Senin (21/04/2025) yang dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran dan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran secara daring.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menjelaskan, selama 3 tahun terakhir tren nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN terus mengalami peningkatan dengan rata-rata capaian 69,56.
“Saat ini, kita masih berada di predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai yang naik dari tahun 2023 sebesar 69,17 ke 70,54 di tahun 2024 atau meningkat sekitar 1,37 poin,” ujar Suyus Windayana dalam paparannya di Kantor Kementerian ATR/BPN
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mendorong capaian kinerja yang lebih optimal dan untuk mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) lebih dari 80% yang salah satu syaratnya adalah nilai SAKIP yang bagus.
“Peningkatan nilai SAKIP menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menaikkan tukin, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi,” lanjut Sekjen Kementrian ATR/BPN.
Selain itu, Suyus Windayana menyebut untuk tahun 2024 terdapat beberapa indikator sasaran strategis yang telah mencapai angka 100%, bahkan lebih. Salah satunya adalah indikator pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang mencapai 114%, serta indikator kepastian dan perlindungan hak atas tanah yang juga mencatatkan realisasi 100%.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat indikator yang belum mencapai target, salah satunya terkait ketimpangan penguasaan tanah. Menurutnya, kondisi demografis di wilayah Jawa dan Bali yang padat penduduk turut mempengaruhi capaian tersebut.
“Hal ini tidak bisa kita lihat secara terpisah-pisah. Pertimbangan rasionalitas wilayah dan jenis data juga harus kita perhatikan dalam evaluasi kinerja ini,” jelas Suyus Windayana.
Sejalan dengan hal itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya membangun kesadaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja seluruh jajaran.
“Kita harus pahami bahwa Kementerian ATR/BPN adalah kantor besar dengan 566 satuan kerja yang perlu dievaluasi dan dimonitor secara terus-menerus sehingga kita dapat menjadi institusi yang lebih baik dan lebih dipercaya,” tuturnya.
Ia menilai, evaluasi ini bisa menghasilkan perencanaan yang lebih strategis dan tepat sasaran.
“Dengan evaluasi yang baik, kita dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan, serta dapat membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang,” pungkas Dalu Agung Darmawan.
Penulis: Yus Misran
Editor: Irdwan Jeko
