SULTRALINE.ID, MUNA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Launching Pengawasan Partisipatif guna menyambut Pemilu Serentak 2024.
Acara tersebut diadakan pada Jumat, 8 November 2024, bertempat di Hotel Kun Kun Raha, Kabupaten Muna.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam pengawasan pemilu, yang mencakup upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI, serta kepala desa dan perangkat desa.
Selain itu, program ini diharapkan mampu mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan praktik politik uang.
Pimpinan Bawaslu Sultra, Bahari, berharap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pilkada akan mampu meningkatkan integritas dan transparansi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
Ia juga mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama di Kabupaten Muna, untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah masing-masing.
“Hal ini sangat penting. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk turut mengawasi jalannya pemilu, termasuk menolak politik uang, menangkal berita hoaks, dan menghindari isu SARA serta ujaran kebencian,” ujar Bahari, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Sultra.
Bahari juga mengingatkan agar ASN, TNI/POLRI, kepala desa, dan perangkat desa tetap menjaga netralitas mereka.
“Melalui momentum ini, kami meminta masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir berbagai potensi pelanggaran demi menjaga keutuhan daerah masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, Pjs Bupati Muna, Yuni Nurmalawati, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Muna, Eddy Uga, menegaskan bahwa netralitas bagi aparatur pemerintah adalah hal mutlak yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan dalam semua kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Sebagai pelayan publik, pemerintah daerah perlu memberikan kenyamanan bagi masyarakat tanpa konflik kepentingan. Netralitas adalah fondasi untuk memastikan pelayanan yang adil bagi seluruh warga,” ujar Eddy.
Eddy juga menyampaikan bahwa pentingnya netralitas ASN, kepala desa, dan perangkat desa perlu senantiasa disuarakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Bawaslu Muna, Munarti, turut mengapresiasi kegiatan Bawaslu Sultra ini. Ia menyampaikan bahwa acara ini mengundang pihak-pihak yang rentan terhadap berbagai dugaan pelanggaran, terutama terkait netralitas ASN.
Munarti mengungkapkan, meskipun Bawaslu Muna telah melakukan berbagai upaya pencegahan hingga tingkat desa, namun dugaan pelanggaran, khususnya terkait netralitas ASN, masih tetap terjadi.
“Sampai hari ini, masih ada dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sekitar 20 ASN sudah kami proses dan direkomendasikan ke BKN,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kerja sama dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk meminimalisir pelanggaran yang mungkin terjadi menjelang Pemilu 2024.
Penulis : Baharuddin.
