SULTRALINE.ID, KENDARI – Untuk mendukung peningkatan produksi sapi ternak melalui pengendalian ternak ruminansia betina produktif, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (Distanank) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) itens sosialisasikan larangan pemotongan sapi produktif.
Aturan terkait ini, merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (4), menyebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.
Untuk usia produktif sapi sebagaimana diatur dalam UU ini yakni dibawah umur tujuh tahun.
Kepala Bidang Peternakan Distanak Provinsi Sultra, Mughianto menjelaskan, saat ini UU yang telah diturunkan menjadi Peraturan Gubernur ini, masih dalam tahapan sosialisasi.
“Sejak UU nya dikeluarkan, dan diturunkan menjadi Pergub kita saat ini masih sosialisasi kan ke masyarakat tentang larangan pemotongan sapi usia produktif,” jelas Mughianto saat ditemui, SULTRALINE.ID, Rabu (24/10/2017).
Berdasarkan aturan tersebut, pemotongan sapi usia produktif akan dikenai sanksi berupa pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 300 juta.
“Untuk aturan ini, kita berencana akan segera dibuat Perda nya, karena sekarang baru Pergub. Kita targtkan Perda tentang ini akan selesai tahun depan,” ungkapnya.
Untuk penegakan sanksi ini, lanjutnya, pihaknya sudah melakukan MoU dengan Polda Sultra sebagai tindak lajut MoU antara Polri dan Kementerian Pertanian.
“Kita sudah ada MoU dengan Polda, jadi dalam pengawasannya kami dibantu aparat kepolisian,” pungkasnya.
Laporan: Taufik Quraiz Rahman
