SULTRALINE.ID, MUNA – Sekitar Tiga Ratusan lebih Masa aksi tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, menggelar demonstrasi, menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam Penerimaan CPNS/PPPK Tahun Anggaran 2023, pada Hari Senin, 16 Oktober 2023, dengan titik Kumpul di Sarana Olahraga (SOR) La Ode Pandu.
Satuan Polisi Pamong Praja ini menggelar demo di tiga lokasi yakni Kantor Bupati Muna, Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Terakhir Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muna. Mereka menuntut adanya keadilan untuk seluruh tenaga honorer Satpol PP agar mendapatkan kuota PPPK ataupun PNS Tahun Anggaran 2023.
Koordinator Lapangan Aksi Demo, Yarten Dompe mengungkapkan, bahwa tenaga honorer dari Satpol-PP sudah ada sampai 16 tahun mengabdi, akan tetapi tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Muna. Olehnya itu kami meminta kejelasan nasib kami yang berjumlah 550 Orang tenaga honorer Satpol-PP Muna terkait adanya perubahan status TKWT ( Tenaga Kontrak Waktu Terbatas), menjadi tenaga honorer.
Masa aksi demonstran juga mendesak Bupati Muna, Ir. LM. Rusman Emba, ST, MM agar turut memperjuangkan nasib Honorer Satpol-PP Kabupaten Muna dengan melakukan pengusulan formasi PPPK ataupun PNS dengan kuota yang lebih besar lagi, karena sebagai bentuk Apresiasi kepada penegak perda.
Demonstran di Kantor Bupati Muna, di terima oleh Asisten II Pemkab Muna, Bapak La Ode Rimba Sua mewakili Bupati Muna. Mantan Kadis Kesehatan ini berjanji akan mengatur jadwal pertemuan untuk membahas tuntutan massa aksi untuk bertemu dengan Bupati Muna.
Masa aksi demontrasi memberikan waktu ke kami selama 3 kali 24 jam untuk menjawab ini, jika Bupati Muna bersama pihak terkait sudah siap kami akan menghubungi perwakilan Satpol PP agar bersama-sama membahas keluhannya.
Di Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Plt Kepala BKPSDM Muna, La Ode Muhammad Syahrullah berjanji dan menandatangani keluhan serta aspirasi mereka untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer Satpol-PP selama regulasi memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS.
“Kami akan memperjuangkan nasib honorer Satpol PP dengan menyampaikan tuntutan ke pusat. Saya juga akan bertemu Kasatpol PP dan Sekda Muna untuk membahas dan mencarikan solusi permasalahan ini, dan kalau perlu kita bersama Perwakilan Satpol PP untuk berangkat ke Jakarta,” tutur LM Syahrullah
Untuk di kantor DPRD Muna, Masa aksi Demo di sambut dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Muna, Irwan, S.Pi, bersama para anggota komisi DPRD Muna.
“Olehnya itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna akan menjalankan fungsi untuk mengawal ini. Kita berharap agar semua tenaga honorer di Muna bisa diangkat, menjadi ASN,” ungkap Ketua DPRD Muna.
“Kami akan melakukan pemanggilan Kepada Bupati Muna, Sekda Muna, Asisten III Pemkab Muna, Kasatpol PP, dan kepala BKPSDM untuk kembali membahas tuntutan masa aksi demontrasi dari Satpol-PP Kabupaten Muna,” tutupnya.
Selain itu, Ketua Komisi I DPRD Muna, La Ode Iskandar, setuju dan siap untuk mengawal percepatan penyelesaian tenaga honorer dari Satpol-PP.
“DPRD Muna melalui Komisi I siap memfasilitasi agar perwakilan honorer Satpol PP bisa berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan aspirasinya, di Kementerian Dalam Negeri dan Menpan- RB,” tutup Ketua Komisi I.
Laporan: Ando Hasrin
Editor: Irdwan Jeko
