Oleh : Erra Septy Vibriane (Pegawai BPS Kota Kendari)
Indonesia adalah Negara Agraris yang mana memiliki arti bahwa pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Nasional. Pada abad ke-15 dan 16 Indonesia menjadi incaran bangsa Portugis, Belanda Inggris dan Negara Eropa Barat lainnya untuk mendapatkan rempah-rempah dengan kualitas tinggi yang kemudian dipasarkan pada pasar Eropa Barat seperti Perancis, Spanyol , Swiss, dan Belanda. Pada masa tersebut sebagian besar investasi yang ditanamkan ke Netherlands Indie atau Indonesia US$ 1,6 miliar, 54% diantaranya pada bidang pertanian. Terdapat berbagai alasan mengapa sektor pertanian menjadi fondasi utama dalam pembangunan.
Pertama, barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat. Karena sebagian besar calon pembelinya adalah masyarakat petani yang memerlukan mayoritas penduduk negara-negara berkembang, maka tingkat pendapatan mereka perlu ditingkatkan melalui pembangunan pertanian. Untuk membangun pabrik- pabrik yang modern dan efisien, diperlukan ukuran minimum yaitu luas produksi yang lebih luas dengan daya beli yang memadai. Kedua, untuk menekan ongkos dari produksi dari upah komponen dan gaji diperlukan tersedianya bahan-bahan makanan yang murah, sehingga upah dan gaji yang diterima dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok buruh dan pegawai. Ini bisa dicapai apabila produksi hasil pertanian, terutama pangan, dapat ditingkatkan sehingga harganya bisa lebih murah dan terjangkau oleh daya beli. Ketiga, industri juga membutuhkan bahan mentah yang berasal dari sektor pertanian, dan karena itu produksi bahan- bahan industri memberikan basis bagi pertumbuhan industri itu sendiri. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Pada tahun 2019 tenaga kerja informal sektor pertanian tahun 2019 sebesar Rp29,24 juta dan meningkat sebesar 4,7% dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp28,04 juta, Membaiknya produktivitas tenaga kerja ini mengindikasikan bahwa penggunaan tenaga kerja pada sektor pertanian makin efisien dan produktif karena tenaga kerja yang terlibat mampu menghasilkan nilai tambah atau output yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani, semakin tinggi NTP relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani Pedesaan yang merupakan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani hidup di lingkaran kemiskinan. Berdasarkan data BPS (2020) menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 1,63 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019,jiwa atau 15,12 % Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 1,3 juta orang, sedangkan di daerah perdesaan naik sebesar 333,9 ribu orang.
Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 6,56 % menjadi 7,38 %. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,60 % menjadi 12,82 %. Data tersebut menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap masayarakat tani dikarenakan erat kaitannya dengan masa depan usaha pertanian dalam kesinambungan produksi pertanian. Walaupun pembangunan pertanian telah berdampak positif bagi masyarakat pedesaan, namun belum mampu memecahkan masalah kemiskinan di pedesaan. Meskipun jumlah penduduk miskin di pedesaan menunjukkan penurunan, jumlah penduduk miskin di pedesaan masih besar. Produksi pertanian telah tumbuh secara signifikan, namun kesejahteraan petani belum dapat meningkatkan secara signifikan. Hal ini disebabkan antara lain karena umumnya harga yang diterima petani dan yang dibayar konsumen relatif masih rendah. Hal ini berkaitan dengan rendahnya daya tawar petani. Kondisi ini menunjukkan sistem agribisnis yang terbangun belum dapat sepenuhnya mensejahterakan petani. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya daya tawar petani tersebut seperti kesetaraan kelembagaan dalam pasar, infrastruktur, serta kualitas produk dan lain. Dalam pandangan yang bersifat positif, kondisi demikian menunjukkan bahwa masih ada peluang meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan secara keseluruhan melalui perbaikan dan melonggarkan kendala-kendala yang ada.
Sektor pertanian dapat dijadikan sebagai batu loncatan untuk pembangunan di daerah pedesaan serta mempercepat laju perekonomian yang bergerak lambat pada saat ini. Untuk mencapai potensinya dan terpadu dengan perekonomian di pedesaan, investasi sarana mapun prasarana sangat dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pedesaan dari pihak swasta, pemerintah, atau kolektif masyarakat. Pemerintah selama ini menonjolkan pembangunan yang mengakibatkan terabaikannya masyarakat dan swasta. Berbagai kebijakan dan program dalam kegiatan pembangunan pertanian yang berjalan, ditujukan untuk memaksimalkan multifungsi kebijakan dan program pembangunan tersebut seperti: penyediaan infrastruktur produksi seperti (irigasi, jalan usahatani), pemberian berbagai bantuan, insentif dan subsidi sarana produksi (benih, pupuk) dan subsidi harga dan dukungan penyuluhan dan pembinaan dalam usahatani serta panen dan pascapanen. Bidang penelitian,pelatihan dan penyuluhan pertanian tertinggal bahkan tidak terlihat, kecuali alih teknologi di bidang industri yang saat ini terjadi dan menggeser sektor pertanian secara perlahan Faktor tenaga kerja merupakan bagian dari sumber daya manusia (SDM) pada era pembangunan nasional termasuk faktor krusial bagi barometer keberhasilan suatu pembangunan nasional.
Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi, hal tersebut bisa menjadi sebuah hambatan apabila pemerintah tidak dapat mengelola potensi pertanian tersebut. Sektor pertanian merupakan identitas Negara Indonesia sebagai Negara agraris. Negara agraris adalah Negara dimana sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani. Namun, seiring berkembagnya zaman sektor pertanian di Indonesia mulai terabaikan dan tergantikan menjadi sektor industri. Kemunduran sektor pertanian dikarenakan kurangnya regulasi yang pro akan sektor pertanian serta rendahnya angka investasi pada sektor pertanian. Hal tersebut menghambat inovasi dan penambahan output sektor pertanian. Sehingga, pertumbuhan sektor pertanian mulai lesu. Dengan orientasi pembangunan pertanian ke arah perbaikan kesejahteraan pelaku pembangunan, yaitu petani, maka sangat relevan untuk mengkaji tingkat kesejahteraan petani dan dampak pembangunan yang dilaksanakan terhadap kesejahteraan petani. Pengetahuan secara mendalam tingkat kesejahteraan petani dalam bentuk alat ukur nilai tukar petani, dampak pembangunan dan identifikasi faktor-faktor penentu nilai tukar akan sangat berguna bagi perencanaan kebijakan pembangunan, perbaikan program-program pembangunan ke depan. Pendapatan petani secara langsung ditentukan oleh besarnya produksi yang dihasilkan petani, sedangkan besarnya produksi tersebut dipengaruhi oleh penguasaan lahan yang dikuasai dan produktivitas usahatani. Dalam kaitan dengan lahan pertanian, menunjukkan ketersediaan lahan pertanian per kapita mengalami penurunan akibat peningkatan jumlah penduduk dan kecenderungan konversi lahan, terutama untuk lahan sawah.
Ketersediaan lahan yang sesuai untuk pertanian yang sangat terbatas perlu dilindungi. Kebijakan untuk mencegah terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian telah banyak dibuat. Sejalan dengan konsep kesejahteraan petani yang didasarkan kepada kemampuan daya beli petani penerimaan petani terhadap pengeluarannya. Maka kebijakan dan upaya perbaikan kesejahteraan petani sangat berkaitan dengan langkah langkah untuk peningkatan pendapatan rumah tangga petani, dan langkah untuk pengendalian biaya/pengeluaran rumahtangga petani. Peran harga komoditi pangan mempunyai kontribusi yang lebih besar dalam pembentukan NTP terdapat hubungan erat antara harga komoditi tanaman pangan ditingkat petani (harga produsen) dengan harga konsumsi bahan makanan dan harga konsumsi rumah tangga (harga konsumen).
