SULTRALINE.ID, KENDARI – Diskusi online yang dilaksanakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kendari bertajuk Refleksi Satu Dekade Pertambangan Sultra “Berkah atau Bencana bagi Masyarakat” sukses di gelar pada Selasa malam (19/05/2020). Pasalnya, dalam diskusi virtual tersebut dihadirkan narasumber yang berkompeten untuk membahasnya.
Diantaranya Wakil Ketua DPRD Sultra Muh. Endang SA, Saharudin (Direktur WALHI Sultra), Mastri Susilo (Kepala Perwakilan Ombusman RI Sultra), Irfan Ido (Ketua Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah Indonesia) dan Ketua Bidang Agraria DPP GMNI Irfan Fajar.
Kegiatan ini bertujuan untuk menguraikan sejauh mana peran pertambangan yang ada di Sulawesi Tenggara dalam 10 tahun terakhir untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab, berdasarkan data yang dilansir oleh media bahwa hingga saat ini telah tercatat 2 IUP di Sultra.
Dalam hasil diskusinya semua narasumber bersepakat bahwa, dalam 10 tahun terakhir sejumlah tambang yang ada belum memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Tambang-tambang yang ada di Sultra hari ini hanya memberikan kontribusi 1 % bagi masyarakat. Dengan adanya tambang justru malah hanya melahirkan dampak lingkungan yang cukup parah di sekitar area pertambangan,” ujar Saharudin.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Mastri Susilo bahwa kontribusi tambang bagi masyarakat belum begitu signifikan. “Kami melihat ada ruang yang coba dimainkan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga tersumbatnya kontribusi tambang bagi masyarakat,” tambah Mastri Susilo.
Kemudian Pusdaya Indonesia menambahkan bahwa berdasarkan data yang ada dampak tambang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih sangat kecil. “Tentunya hal ini sangat tidak sebanding dengan jumlah IUP yang ada,” sambung Irfan Ido.
Diperkuat lagi oleh Wakil Ketua DPRD, bahwa kontribusi tambang di Sultra untuk APBD Provinsi itu tidak ada. Namun bukan berarti bahwa saya benci tambang, akan tetapi selagi masih sesuai prosedural yang ada dan bisa bermanfaat bagi masyarakat kenapa tidak.
“Olehnya itu saya mengajak semua pihak agar bersama-sama mengawal kinerja tambang yang ada dan bisa melahirkan berkah bagi masyarakat,” ucap Muh Endang yang juga Ketua DPD partai Demokrat Sultra.
Begitu pula, Irfan Fajar menambahkan bahwa sekarang ini masyarakat sudah mengetahui UU Minerba telah di sahkan oleh DPR RI. “Artinya dengan ditekennya UU Minerba ini kami melihat dalam pelaksanaanya nanti hanya akan menguntungkan para pemodal atau tidak berpihak kepada rakyat. Olehnya itu, kami mengajak agar ke depan selalu aktif dan kritis untuk mengkaji yang berkaitan dengan tambang,” tutupnya.
Setelah berdiskusi online tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa dalam 10 tahun terakhir pertambangan yang ada di Sultra belum melahirkan kontribusi yang nyata untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah menejemen pengelolaan yang baik dalam lingkup tambang di Sultra.
Laporan : TIM
