SULTRALINE.ID, KENDARI – Pemecatan guru honorer di Kabupaten Muna dikarenakan suaminya berbeda pilihan politik dengan kepala sekolah adalah tindakan yang tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga pengkhianatan terhadap esensi pendidikan itu sendiri.
Hal itu diungkapkan La Ode Muhamad Barton Selaku Ketua Komisi DPM Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo kepada media ini, Sabtu 5 Oktober 2024.
Menurutnya Kepala sekolah yang semestinya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan integritas, malah terjebak dalam politik praktis yang kotor. Guru, sebagai ujung tombak pendidikan, dihukum bukan atas dasar profesionalisme atau kinerja, melainkan karena pilihan politik pribadi yang seharusnya bersifat privasi dan dilindungi hak-haknya.
“Tindakan semacam ini jelas mencederai demokrasi dan melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk berpendapat dan bersikap. Apalagi jika melihat konteks guru honorer yang telah berjasa mencerdaskan generasi muda di tengah minimnya penghargaan dan pengakuan dari negara. Mereka berjuang dengan gaji yang tak layak, tapi tetap melaksanakan tugas mulia mereka,” bebernya.
Barton menegaskan Pemerintah Kabupaten Muna juga tak bisa lepas dari tanggung jawab. Jika pemerintah diam atau malah mendukung keputusan ini, maka mereka sama saja ikut terlibat dalam penghancuran sistem pendidikan dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah. Alih-alih melindungi warganya, pemerintah malah memperkuat rezim yang menindas, mengabaikan hak-hak guru, serta membiarkan budaya politik balas dendam tumbuh subur.
“Tindakan ini harus dikutuk keras oleh masyarakat, lembaga pendidikan, dan pihak-pihak yang peduli pada masa depan pendidikan di Indonesia. Pemerintah dan kepala sekolah di Muna harus bertanggung jawab dan segera memperbaiki kesalahan ini dengan memulihkan posisi para guru honorer yang dipecat secara tidak adil serta menegakkan kembali prinsip netralitas dan profesionalisme dalam dunia pendidikan,” tegasnya
“Atas persoalan tersebut saya selaku putra asli daerah kabupaten muna menantang dinas Pendidikan Kabupaten Muna harus segera mengambil tindakan tegas terkait pemecatan guru honorer yang didasari perbedaan pilihan politik. Ketidakadilan ini mencoreng dunia pendidikan dan merusak kepercayaan masyarakat,” timpalnya
“Dan sebagai institusi yang bertanggung jawab atas kualitas pendidikan dinas Pendidikan tidak boleh berdiam diri Mereka harus menunjukkan keberanian untuk menegakkan profesionalisme, melindungi hak guru, dan memastikan bahwa pendidikan tidak menjadi alat politik kotor,” pungkasnya.
Editor: Irdwan Jeko
