Tindaklanjuti Surat Kemenhub, Dishub Sultra bersama Stakeholder Terkait Gelar Rapat Teknis Bahas 3 Poin Penting

SULTRALINE.ID, KENDARI – Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat teknis dengan mengundang Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Kepala KSOP Kelas II Kendari, Kepala KSOP kelas II Bau-bau, Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KPP) Raha, Wanci, Pomalaa, Lapuko, Molawe, serta Kepala Cabang Pelni Kendari dan GM Pelindo Kendari Selasa 4 April 2023.

Rapat tersebut menindaklanjuti surat dari Direktorat jenderal (Dirjen) perhubungan laut (Hubla) Kementerian perhubungan RI, terkait beberapa usulan pemenuhan transportasi laut untuk tahun 2024.

“Ada 3 agenda rapat hari ini kami lalukan yakni membahas usulan pelabuhan singgah tol laut, usulan angkutan laut perintis dan usulan jaringan trayek rede transport,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Muh. Rajulan kepada awak media.

Rajulan menjelaskan terkait rapat teknis usulan pelabuhan singgah tol laut ini sangat penting dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan daerah belum berkembang serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah indonesia bagian barat dengan Indonesian bagian tengah dan timur diperlukan pelayaran yang berkesinambungan tetap dan teratur melalui penyelenggaraan angkutan barang di laut.

Menurutnya dari eksisting jalur tol laut tahun 2023 dengan pelabuhan pangkal tanjung perak yang melayani tanjung perak, Wanci (Sultra), namrole, pulau obi dan kembali ke tanjung perak.

“Ini perlu kembali dibahas untuk 2024 nanti apakah eksisting yang ada 2023 ini akan tetap dipertahankan atau adakah penghapusan pelabuhan singgah, atau bisa juga merubah urutan pelabuhan, atau menambah pelabuhan singgah atau penghapusan pelabuhan, mengingat pengalaman dan sistem tahun sebelumnya ketika pada jasa angkutan barang balik tidak mendapatkan muatan. Nah ini menjadi salah satu pertimbangan nantinya dari Dirjen Hubla Kemenhub apakah mempertahankan jalur tersebut atau mungkin dipindahkan atau bisa juga dihapus, makanya rapat hari ini menjadi sangat penting meminta masukan dan pendapat terutama soal data-data dari yang diundang, terkhusus para pelaku usaha yang menggunakan jasa angkutan laut,” urainya.

Lanjut ia, untuk poin kedua terkait usulan angkutan laut perintis yang biasa digunakan Pelni penumpang ini juga penting dibahas, agar jalur yang ada sekarang dimungkinkan bertambah atau masih sama.

“Kita harapkan dukungan dari Pemda untuk membantu mensosialisasikan hal tersebut, misalnya eksiting yang melayani saat ini kendari-langara-banabungi-baubau-pola-banggai-sanana-obi dan sebaliknya. Nah ini ada beberapa usulan merubah pelabuhan singgah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga harapannya bahwa dengan perubahan jalur ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat baik masyarakat umum maupun yang bergerak dibidang usaha perikanan, perkebunan maupun pertambangan, sehingga pergerakan arus barang itu lebih lancar,” papar Rajulan.

Disamping juga pihaknya juga pembahasan mengenai usulan jaringan trayek rede transport.

Kata ia pembahasan kesemuanya sangat penting guna menjaring aspirasi untuk usulan di 2024. “Untuk 2023 ini sudah jalan programnya, kemudian kontrak MoU dengan pusat juga sudah jalan, jadi tidak bisa lagi diubah tinggal dievaluasi untuk menjadi perbaikan-perbaikan di tahun 2024,” sambungnya.

Ia menambahkan dengan adanya rapat teknis, diharapkan dukungan pemda kabupaten/kota terkait data-data potensi ekonomi disetiap pelabuhan yang disinggai angkutan jasa laut.

“Apalagi saat ini ada aturan baru terkait kesesuaian RTRW Kabupaten/Kota dan Provinsi. Mudah-mudahan rapat ini memberikan hasil terbaik, kita dapat masukan dan kita sepakati bahwa pemda bisa melengkapi data-data yang diperlukan dalam sepekan ini, karena kami juga dibatasi waktu pengusulan ketiga hal tersebut sampai 1 Mei 2023 ini. Jadi kita bergerak memanfaatkan waktu di April ini, sehingga kita harapkan eksisting yang ada bisa dipertahankan atau tidak kita tambah tentu itu butuh dukungan data-data yang valid dari pemda dan masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Irdwan Jeko