SULTRALINE.ID, KENDARI – Ratusan sopir truck yang tergabung dalam Persatuan Sopir Truck (PERSOT) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sultra, Senin (01/08/2022)
Kedatangan mereka menyampaikan aspirasi terkait Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang diduga ada permainan nakal antara petugas SPBU dan penimbun solar.
Di DPRD para sopir truck diterima langsung Komisi 2 yang langsung mengadakan hearing.
Ketua Persot Sultra, Ramlan Djen Usman mengatakan kejadian ini sudah sering terjadi dialami sopir di hampir SPBU yang menyediakan Solar Subsidi.
Dengan begitu ia meminta, ketegasan DPRD Kota Kendari untuk melarang dan mengawasi truck penimbun solar subsidi.
Olehnya itu, pria yang akrab disapa Alan ini meminta DPRD untuk memanggil pihak-pihak terkait dari Pertamina, Para Pemilik SPBU dan Pemerintah Kota Kendari.
“Ini jelas merugikan kami dan masyarakat umum, tuntutan kami sangat jelas meminta DPRD melarang dan mengawasi truck penimbun solar subsidi. Kami juga meminta menghentikan penggunaan nomor antrean solar karena banyaknya permainan curang antara petugas SPBU dan penimbun solar,” bebernya.
Tak hanya disitu, mereka juga tidak menyetujui pemakaian solar subsidi untuk truck container karena daya tampungnya yang begitu besar. Mereka juga meminta adanya pembatasan pengisian sesuai jenis kendaraan dengan kendaraan roda 4 maksimal 60 liter, 6 roda maksimal 100, Fuso (truck besar) maksimal 150 liter dan mini hus maksimal 45 liter.
“Jadi setiap kendaraan hanya boleh mengisi solar subsidi 1 kali dalam sehari. Kami juga berharap ke DPRD agar mampu menyampaikan ke Pertamina untuk menormalkan kembali pelayanan SPBU serta meminta Pemerintah untuk membuka kembali SPBU yang tidak melayani penjualan solar dengan tujuan mengurangi antrean panjang di setiap SPBU,” paparnya.
Ditambahkan Pula Sekretaris Persot Sultra, Yunus untuk menghilangkan pungli atau uang nozel
“Kami juga meminta mencabut izin pasokan dan penjualan kepada SPBU yang masih melakukan permainan nakal serta menuntut pengelola SPBU untuk kembali memberi kelancaran pengisian solar subsidi kepada masyarakat,” tegasnya.
Setelah mendengar tuntutan para sopir truck, Komisi 2 melalui Wakil Ketua Komisi 2, Sahabuddin berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan mereka dengan akan memanggil pihak-pihak yang dimaksud.
“Dalam waktu dekat ini kita adakan rapat dengar pendapat (RDP) lanjutkan memanggil semua stakeholder yang dimaksud yakni perwakilan Pertamina, para pengelola SPBU, pihak Polsek yang wilayah tugasnya ada SPBU, Polres, tentunya Pemerintah Kota Kendari dalam hal ini dinas Perdagangan dan Satpol PP termasuk Dinas Perhubungan. Kita pertemukan semuanya untuk mencarikan titik temu karena persoalan ini bukan hanya sopir truck yang rasakan tapi masyarakat pada umumnya,” terang Politisi Golkar usai melakukan hearing.
Ia berharap Pertamina sebagai garda terdepan urusan BBM subsidi untuk melakukan pengawasan kepada SPBU bahkan memberikan edaran atau teguran keras kepada pemilik SPBU yang disinyalir melakukan permainan nakal.
“Saya pikir itu perlu dilakukan secara bersamaan dengan pemerintah sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi kedepannya,” pungkasnya Pria yang akrab sapa Budi ini.
Sebelum ke DPRD, para sopir truck melakukan konvoi dan sweeping keberapa SPBU yang disinyalir melakukan permainan nakal pengisian BBM subsidi jenis solar.
Laporan: Irdwan Jeko
