SULTRALINE.ID, KONSEL – Kurang lebih 500 masyarakat dari berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), yang mengatas namakan Forum Pemerhati Demokrasi Konawe Selatan
(FPDKS) mendatangi kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Konsel demi mempertanyakan integritasnya bawaslu dalam mengawal pesta demokrasi di Konsel, Sulawesi Tenggara, Selasa (4/8/2020).
Hendra Yus Khalid selaku korlap mengungkapkan, bahwa keputusan Bawaslu dalam mengehentikan penyelidikan terkait dugaan mahar politik yang dilakukan oleh Surunuddin Dangga, benar-benar nampak ketidaknetralan dan perlu dipertanyakan lagi integritas bawaslu dalam hal ini ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.
Hal yang didasari ketua Bawaslu dalam menghentikan penyelidikan dugaan mahar politik, dikarenakan tidak adanya alat bukti yang bisa dijadikan referensi
Hendra menyampaikan dalam orasinya terkait peryataan Ketua Bawaslu Konsel bahwa pernyataanya tersebut benar-benar sudah diintervensi dan sudah benar-benar beraviliasi kepada Surunuddin Dangga. “Pasalnya dalam penjelasan tersebut iya mengungkapkan sangat tidak irasional dalam skala kajian hukum, didalam tindak pindana pemilihan,” ujarnya.
“Dalam tindak pidana pemilihan dalam pemenuhan unsur-unsur sebagai titik terang dalam menindak lanjut persoalan mahar politik, bukan kita berbicara masalah kejahatan namun kita berbicara masalah pelanggaran,” lanjutnya.
“Dimana ketika kita berbicara mengenai kejahatan tentu itu akan merujuk kepada formil dan materil. dimana dalam pendekatan formil dan materil hanya berdasarkan yang terlihat dan insklarifikasi,” paparnya.
Masih kata Hendra, tetapi hal tersebut harus dilakukan juga melalui pendekatan unsur- unsur secara subjektif dan objektif. Dimana unsur-unsur secara subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, yang termaksud kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangakan unsur-unsur secara objektif yaitu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadan-keadan, yaitu kedalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.
Dimana dikatakan Drs. P. A. F lamintang SH dalam bukunya dasar-“dasar Hukum pidana indonesia”. Menyebutkan bahwa setiap tindak pidana dapat diuraikan kedalam unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.
“Dimana Ketua Bawaslu Konsel mendatangi Polda Sultra untuk meminta alat bukti tambahan berupa kwitansi.Seharusnya ketua Bawaslu konsel mencari alat bukti tambahan di Babj atau kepada Pak Amsar yang mencairkan uang tersebut. bukan mencari kwitansi di Polda. karna dipolda bukan untuk mendapatkan alat bukti berupa kwitansi, tetapi dipolda meminta bukti surat pengaduan terkait pelaporan Andre Dermawan selaku kuasa hukum Aksan Jaya Putra,” ungkapnya.
“Dan tambah anehnya lagi ketika meminta keterangan kepada wa ode Nurhayati itu lewat telepon. dan paling sadis bukan pihak yang bersangkutan ( waode nurhayati ) yang dimintai keterangan tetapi sekretarisnya. Dan ketua bawaslu mengungkapkan, kenapa Ketua bawaslu tidak menelpon waode nurhayati ( WON ) karna fihak WON lagi dimerauke,” sambungnya
“Sehingga timbul pertanyaan”, sekertarisnya yang menerima mahar politik atau waode nurhayati?. dan tahu dari mana waode nurhati lagi di merauke?.
Apalagi, menurut, Kader HMI Cabang Kendari ini, tentu dalam tindakan-tindakan kenerja yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Konawe Selatan benar-benar sudah nampak ketidak netralan dan perlu dipertanyakan lagi integritas bawaslu kabupaten Konawe Selatan. Dan sudah tidak salah lagi ketika kami menyebutkan bahwa Bawaslu sudah berafiliasi kepada salah satu pasangan calon ( PASLON) kepala daerah kabupaten Konawe Selatan.
“Sehingga kami meminta kepada Bawaslu Konawe selatan agar tidak diintervensi dari pihak manapun. kasihan demokrasi yang dikabupaten konawe selatan, jika Bawaslu sudah tidak netral lagi dan sudah banyak yang intervensi. Kasihan daerahku,” cetusnya.
“Kami ingin dalam pesta demokrasi tahun 2020 ini benar-benar bersih, damai, aman dan kondusif. Sehingga Bawaslu dalam hal ini ketua Bawaslu Konawe selatan (ibu Hasni, red) masih tetap eksis dan tetap selalu menjaga independensi lembaga bawaslu,” pungkasnya.
Laporan : TIM
