Oleh : Erra Septy Vibriane, S.Si, M.E (Statistisi Muda BPS Kota Kendari)
Pedapatan nasional merupakan indikator penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi suatu negara. Indikator ini digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi dan mengetahui perkembangan suatu negara dapat menunjukan tingkat kemakmuran suatu negara .Pengalaman internasional menunjukan bahwa perlambatan pertumbuhan dapat terjadi pada tingkat pendapatan beberapa pun. Bukti terakhir dapat diliat dari negara-negara berpenghasilan menengah. Tak ada yang pernah menduga bahwa makhluk hidup sekaligus benda mati berukuran ultra mikroskopik bernama SARS-CoV2 mampu mengacaukan aktivitas perekonomian dunia sepanjang tahun 2020 . Banyak sektor menjadi imbas dari virus tersebut seperti sektor perdagangan, industri manufaktur hingga industri pariwisata ikut dihantam oleh virus corona baru ini. Akibatnya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pun terjadi hampir di semua sektor usaha.
Kalaupun tak sampai melakukan PHK, para pemilik usaha terpaksa merumahkan karyawannya tanpa dibayar karena faktor lesunya kegiatan ekonomi. Penyebaran masif virus penyebab penyakit Covid-19 ini pun membuat negara-negara yang memiliki sistem perawatan kesehatan publik terbaik di dunia pun tak berdaya dibuatnya. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi banyak negara terkontraksi pada tahun 2020. Bahkan, beberapa negara sudah jatuh ke jurang resesi karena setidaknya dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus. Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang minus selama dua kuartal berturut-turut. Kontraksi pertama terjadi pada kuartal II lalu, dengan kinerja ekonomi minus 5,32 % year on year (yoy). Kontraksi tersebut berlanjut di kuartal III dengan angka minus sebesar 3,49 % (yoy).
Secara keseluruhan, pandemi diperkirakan akan meninggalkan bekas luka permanen pada tingkat PDB Indonesia, yang diperkirakan akan menyusut sebesar 2,2 % tahun 2020 sebelum melonjak menjadi 6 % pada tahun 2021, dengan bantuan belanja konsumen dan infrastruktur. Dalam tingkat global, periode lockdown dan social distancing yang berkepanjangan diperkirakan akan membatasi pertumbuhan PDB global tahun ini. Hal ini menyebabkan kecil kemungkinan angka PDB akan kembali seperti sebelum COVID-19, dan kegiatan perdagangan juga diprediksi akan kembali aktif sebelum akhir 2021.
Selama ini pondasi ekonomi Indonesia ini banyak bergantung pada harga komoditas ekspor utama seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO). Namun seiring merosotnya permintaan global terhadap batu bara dan CPO, pemerintah tak lagi mengandalkan harga komoditas untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Kini, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih mengandalkan mesin domestik, yaitu konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, lebih dari 50 % terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun di masa pandemi Covid-19, konsumsi rumah tangga yang biasanya menjadi motor penggerak utama pertumbuhan, justru mengalami penurunan paling tajam. Pada kuartal pertama tahun ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan signifikan menjadi 2,84 % (yoy). Padahal, pada kuartal keempat tahun 2019 konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,97 %. Pada kuartal II, konsumsi rumah tangga minus 5,52 % (yoy). Lesunya konsumsi rumah tangga masih berlanjut di kuartal III, dimana tercatat masih minus 4,04 % (yoy). Bagi Indonesia khususnya, laju pemulihan dinilai akan bergerak lambat, terutama akibat tren mobilitas yang lemah, impor yang tergelincir dua digit, dan melemahnya penjualan retail. Meskipun demikian, volume penjualan retail dan produksi industri di Indonesia relatif stabil jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya yang terpukul cukup keras.
Optimisme pemerintah akan ekonomi 2021 juga sejalan dengan perkiraan Bank Indonesia (BI), yang memasang proyeksi pada kisaran 4,8% hingga 5,8%. Pemerintah memperkirakan aktivitas perdagangan seperti ekspor akan menggeliat lagi, selain itu, konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah juga ikut berpengaruh. Namun ada beberapa ekonom memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun 2021 bakal mengalami krisis. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya, seperti besarnya akumulasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rapuhnya ketahanan fiskal, hingga daya beli masyarakat yang rendah. Namun Pemerintah tetap optimis seiring dimulainya program vaksinasi massal dan upaya mencegah meluasnya perebakan Covid-19. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi 2021 mencapai 5%. Dengan proyeksi pertumbuhan 5% tersebut merupakan asumsi moderat dengan mempertimbangkan berbagai ketidakpastian. pemulihan ekonomi masih terus dilakukan. Sejumlah tantangan masih akan harus dihadapi di antaranya tantangan stabilitas kesehatan, banyaknya jumlah pengangguran, dan krisis di sektor usaha, dan sektor riil yang berimbas kepada sektor keuangan.
Instrumen yang luar biasa penting di dalam menghadapi Covid yaitu pertama masalah kesehatan, kedua krisis sosial karena masyarakat kehilangan pendapatan, mata pencahariannya dan kemudian krisis di sektor usaha, baik di sektor riil yang berpotensi mengimbas pada sektor keuangan. Selain itu salah satu pemicu optimisme pemulihan 2021 adalah perkembangan vaksin yang sangat cepat. Ketika penanganan Covid-19 secara bertahap bisa diatasi maka aktivitas ekonomi akan mulai bergairah kembali. Seluruh komponen pertumbuhan akan ikut bangkit, motor utama produk domestik bruto (PDB) Indonesia adalah konsumsi rumah tangga. Saat aktivitas masyarakat bangkit, konsumsi akan mengikutinya. Meskipun pola konsumsi ada kemungkinan berubah. Hampir setahun terakhir, pola konsumsi masyarakat beralih ke digital dan akan bertahan pada tahun 2021 ini.
Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah disiapkan pemerintah ini di antaranya dialokasikan dalam bentuk bantuan subsidi tagihan listrik, subsidi kuota internet dan subsidi gaji. Dengan adanya bantuan-bantuan subsidi ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Membaiknya daya beli masyarakat pada akhirnya bakal mendorong aktivitas industri manufaktur hingga usaha skala kecil menengah di dalam negeri. Jika kegiatan ekonomi nasional berjalan normal , maka pertumbuhan ekonomi pun akan mulai terdongkrak. Penyediaan lapangan kerja ini termasuk dengan cara mempermudah investasi yang berorientasi pembukaan lapangan kerja. Sesuai data BPS per Agustus 2020, pandemi Covid-19 membuat jumlah pengangguran bertambah 2,67 juta menjadi nyaris 10 juta orang. Bagi kalangan dunia usaha, dalam kondisi pandemi seperti saat ini yang paling dibutuhkan adalah pemberian stimulus. Pemberian stimulus kepada korporasi akan membantu arus kas keuangan perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Dan dalam jangka panjang akan mendukung bangkitnya sektor-sektor ekonomi produktif. Salah satu sektor ekonomi produktif yang bisa diandalkan di masa sekarang adalah sektor pertanian. Pertumbuhan positif sektor pertanian pada Kuartal III 2020 mencapai angka 2,15 % (yoy), jauh diatas dari pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 3,49 % (yoy). Selain mengendalikan penyebaran Covid-19, untuk jangka panjang agar daya beli masyarakat bisa terkatrol adalah ketersediaan lapangan kerja. Dengan mempunyai pekerjaan, masyarakat akan memiliki pendapatan untuk meningkatkan daya belinya.
Di Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi akan dibatasi oleh masih berlanjutnya penerapan social distancing. Namun, pembatasan ini diperkirakan akan secara bertahap dilonggarkan sepanjang tahun depan, terutama di negara-negara yang mampu mendistribusikan vaksin dengan cepat. Meskipun ketidakpastian akan tetap ada dan sebagian besar negara akan membutuhkan waktu untuk pulih dari kerugian, berita positif baru-baru ini terkait vaksin turut menyeimbangkan risiko atau skenario negatif yang dapat terjadi. Selain itu, prospek optimis untuk pertumbuhan regional Asia Tenggara tetap terlihat dalam jangka menengah dan panjang.
