SULTRALINE.ID, KENDARI – Beberapa hari terakhir jagat dunia maya disuguhkan beredarnya video ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh yang begitu menggebu-gebu menyayangkan pemerintah memaksakan masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) Asal China di Bumi Anoa yang masih kondisi Pandemi Covid-19. Namun seketika saja Ketua DPRD Sultra menyetujui masuknya TKA China dengan syarat TKA tersebut memenuhi regulasi yang telah ditetapkan, Jumat (19/6/2020).
Atas itu menuai kontra berbagai kalangan, salah satunya dari DPD Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Sultra yang menilai video tersebut memperlihatkan begitu perkasanya beliau mengungkapkan ikhtiar jihat omong kosongnya itu. Pasalnya setelah itu ia juga menyetujui masuknya TKA.
Aksaruddin S.Sos Selaku Ketua Bidang Ideologi dan Kadernisasi GPM Sultra menganggab bahwa ketua DPRD Sultra telah tidak konsisten, dimana jihad yang di ungkapkannya berubah seketika.
“Kenapa saya katakan begitu, karena kandi awal bapak (Ketua DPRD Sultra,red) berkoar-koar untuk memimpin demo penolakan tenaga kerja asing china dengan mengatas namakan rakyat kini bapak Abdurrahman Saleh telah menghianati rakyat tersebut dan saya mewakili sejumlah pemuda sultra mosi tidak percaya kepada DPRD Sultra saya menduga bahwa bapak telah masuk angin sehingga menghianati masyarakat yang beliau sebut untuk mewakili suaranya menolak TKA China
dimana dalam rapat rencana kedatangan TKA Cina pada tanggal 23 juni 2020,” geramnya, Sabtu (20/6/2020).
Lanjut ia, Ketua DPRD Sultra yang menyetujui kedatangan TKA China di Sultra bahwa keputusan ini sangat mengiris hati masyarakat.
“Suka dan tidak sukanya saya menganggap di era kepemimpinan bapak yang ke dua periode saat ini menjadi blunder politik entah bisikan kepentingan politik saudara untuk ke depannya atau kepentingan kelompok. Dan saya meminta kepada ketua DPRD Sultra jangan hanya TKA China yang di sidak dan mesti di evaluasi juga perusahan-perusahan lokal yang di bidang kontraktor yang bekerja di PT. OSS di morosi dan gaji buruh kasar lokal dan penerimaan karyawan yang memungut biaya untuk bekerja di tambang tersebut,” tegasnya.
Diketahui, dikutip dari berbagai media Gubernur Sultra dan Forkopimda lewat rapat koordinasi pada Jumat (12/6/2020) telah menyetujui masuknya TKA China, padahal gejolak penolakan terus disuarakan sejumlah elemen masyarakat. Penolakan ini melihat kondisi saat ini yang masih Pandemi Covid-19 dan berbagai pertimbangan lainnya. Disisi lain, pertimbangan pemerintah menyetujui ialah investasi untuk kemajuan perekonomian di daerah.
Laporan : TIM
