SULTRALINE.ID, KENDARI – Koalisi lembaga yang tergabung dalam GERAKAN AKHIR TAHUN (GERAH) melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Kolaka Utara terkait dugaan penambangan Ilegal PT. Kurnia Mining Resource yang beroperasi di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih yang menyebabkan kerugian negara dan kerusakan bentang alam dan ekosistem.
Berdasarkan pernyataan koordinator aksi Aswar Anas, mengatakan mereka melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menindaklanjuti dugaan aktivitas Ilegal Mining di Kab. Kolaka Utara yang di lakukan PT. Kurnia Mining Resource, yang juga telah memasukan laporan aduan pada tanggal 30 Desember 2020 di Polres Kolaka Utara.
Menurut Aswar Anas, PT. Kurnia Mining Resource terindikasi melakukan penambangan di luar titik koordinat dan melakukan pemuatan di jeti yang tidak mengantongi Izin oprasi dan pembangunan pelabuhan dan terus berlangsung sampai hari ini.
“Berdasarkan penelusuran kami di jeti PT. Kurnia Mining Resource sejak November sampai Desember sudah dilakukan kegiatan pemuatan ore nikel kurang lebih 6 tongkang yang di sinyalir semua bersumber dari luar titik koordinat IUP PT. Kurnia Mining Resource, hal ini di benarkan oleh perwakilan PT. Kurnia Mining Resource saudara ‘Ahyar’ bahwa PT. KMR sudah memuat 2 tongkang di jeti tersebut,” ungkapnya.
Aswar Anas juga meminta kepada DPRD Kab. Kolaka Utara untuk segera menyurat ke Syabandar Kolaka untuk tidak mengeluarkan Surat Perintah Berlayar (SPB) dan Surat Perintah Olah Gerak (SPOG) di jeti PT. Kurnia Mining Resource.
“Kami meminta tidak ada lagi penerbitan SPB dan SPOG dijeti tidak memilki izin Tersus/Tuks berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran Pasal 339 Ayat 3 dan surat edaran Direktorat Perhubungan Laut No: AL.820/08/85/KSOP.KDI-19 tentang Penerbitan Terkait SPB dan SPOG,” tutupnya.
Hingga berita ini ditayangkan awak media ini masih mencoba mengkonfirmasi kepihak yang dimaksud guna menjaga keberimbangan sebuah berita.
Laporan : TIM
