SULTRALINE.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menjelaskan mengenai kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Dalam RAPBN 2026, transfer ke daerah dianggarkan sebesar Rp 650 Triliun.
Anggaran tersebut turun sebesar Rp 269 triliun dari APBN 2025 lalu sebesar Rp 919 triliun. Menurut Tito, penurunan itu nantinya dikompensasi dari kegiatan lain di kementerian/lembaga yang totalnya mencapai Rp 1.300 triliun.
“Ini yang diharapkan tepat sasaran yang berdampak pada semua daerah. Tapi kita juga melihat kemampuan fiskal dari daerah,” ujarnya.
Namun menurut Tito, kemampuan keuangan daerah saat ini beragam. Ada daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang kuat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain masih ada daerah yang masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.
“ini yang perlu dilakukan datanya kita sharing dengan Kemenkeu ketika melakukan alokasi ke tiap daerah kita perhatikan betul kemampuan fiskal daerah itu. Terutama daerah tergantung dari PAD rendah,” kata eks Kapolri tersebut.
Lanjut Tito, aspek yang menjadi perhatian pemerintah pusat adalah setiap daerah untuk memenuhi pelayanan minimal baik belanja operasional. Termasuk belanja lainnya kesehatan pendidikan dan infrastruktur, perlindungan sosial dan lainnya. Untuk itu sebagian besar beberapa sektor pengeluaran daerah sudah di cover oleh pemerintah pusat.
“Pendidikan juga di cover pemerintah pusat, kesehatan juga sudah diselingi di cover, Kementerian Kesehatan, nanti mungkin kita dengan Kementerian Kesehatan. Kementerian PU untuk mengkover problem di daerah,” katanya.
“Sehingga meskipun ada pengalihan ke pusat ke KL, tapi pemerintahan tetap berjalan dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat karena langsung dikerjakan pemerintah pusat,” sambungnya.
Tito menjelaskan dari rata-rata pendapatan di daerah mencapai Rp 674 triliun dan belanja Rp 652 triliun dalam realisasi APBN 2025. Sampai Agustus ada beberapa kabupaten yang pendapatannya di atas rata-rata seperti Banjar Baru 78%, Sumbawa Barat 104%, sedangkan rata-rata kabupaten lainnya 49 lainnya.
Sedangkan daerah Papua Barat Daya memiliki kemampuan penyerapan anggaran yang maksimal, karena daerah baru dan kemampuan sumber daya manusia.
“Tingkat provinsi belanja tertinggi Jawa Barat, ada yang punya cadangan cukup bagus seperti maluku Utara,” kata Tito.
“Pendapatan tertinggi belanjanya tinggi bagus seperti Jawa Barat, Jakarta bagus,” pungkasnya.
Liputan: Ando Hasrin
