SULTRALINE.ID, MUNA BARAT – Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat (Pemda Mubar) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna, tandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MoU) sebagai bentuk komitmen untuk menjalin hubungan kerjasama dalam penanganan masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang di lakukan di Aula Kantor Kejaksaan Muna, Senin (16/6/2025).
Acara ini ikut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah kabupaten Muna Barat serta Pejabat fungsional Kejari Muna.
Bupati Muna Barat menjelaskan, penandatanganan MoU ini merupakan momentum yang baik, sebagai langkah tepat dan strategis bersama untuk meningkatkan efektifitas penegakkan hukum.
“MoU ini juga sebagai sarana untuk menjaga solidaritas dan hubungan antara Pemkab Mubar dengan Kejari Muna dalam mewujudkan kesamaan pandangan terhadap upaya dan langkah dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum,” kata La Ode Darwin dalam sambutanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan dalam penegakkan hukum yang lebih efektif, Kejaksaan memiliki wewenang untuk bertindak sebagai Jaksa pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah daerah dalam perkara Perdana dan Tata Usaha Negara, baik sebagai penggugat maupun tergugat.
Untuk itu, La Ode Darwin berharap kepada semua pihak agar kerja sama ini, dapat berjalan dengan baik sesuai cita-cita dan harapan bersama.
“Kami berharap agar kerja sama ini dapat berjalan secara baik dan optimal, tentunya diperlukan komitmen semua pihak secara terintegritas, agar apa yang menjadi tujuan, Cita-cita serta harapan kita bersama, melalui kerja sama ini dapat terwujud dan tercapai dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya dengan penuh harap.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Muna, Robin Abdi Ketaren dalam sambutanya mengatakan Nota kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen untuk membangun kolaborasi hukum yang konstruktif, preventif dan solutif dalam konteks pemerintahan daerah.
“Berbagai permasalahan hukum sering kali terjadi kendala dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan didaerah, disinilah peren Jaksa Pengacara Negara menjadi sangat penting dan strategi untuk memberikan bantuan hukum. Kami dari Kejaksaan Negeri Muna Khususnya di bidang Datun, berkomitmen untuk mendampingi pemerintah daerah Muna Barat dalam berbagai Aspek,” ujarnya.
Lebih Lanjut Ia Katakan, bahwa hukum keperdataan dan tata usaha negara, mulai dari penyelamatan aset daerah, pendamping proyek strategis, penegakan kepatuhan terhadap regulasi, hingga penyelesaian sengketa yang dapat merugikan keuangan negara.
Kemudian Ia menekankan bahwa kerja sama ini bukan sekedar bentuk simbolis atau seremonial, tetapi merupakan wujud nyata dari fungsi Kejaksaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Harapan kami, kehadiran Jaksa Pengacara Negara dalam mendampingi pemerintah daerah Muna Barat dapat menjadi perisai hukum sekaligus penunjang kelancaran berbagai program prioritas daerah,” harapnya.
“Dengan ditandatanganinya Nota kesepahaman ini, mari kita jadikan momentum ini sebagai titik awal dari sinergi kelembagaan yang semakin erat, produktif dan bermanfaat bagi pembangunan daerah serta perlindungan terhadap kepentingan publik,” tutupnya.
Penulis: Yus Misran
Editor: Irdwan Jeko
