SULTRALINE.ID, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai Perkembangan Sektor Jasa Keuangan di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan Desember 2024 mencatatkan pertumbuhan yang positif dan stabil serta kinerja yang meningkat secara year on year.
Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha menjelaskan bahwa pada periode triwulan ketiga 2024, kondisi perekonomian Sulawesi Tenggara mengalami kontraksi dari 5,54% triwulan sebelumnya menjadi 5,24%.
Menurutnya, dalam skala nasional market share Sultra masih tergolong kecil yaitu share Asset perbankan sebesar 0,39%, share Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit masing masing sebesar 0,33%.
“Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,95% secara year on year (YoY),” ujarnya dalam kegiatan Bincang Jasa Keuangan (BIJAK) dan Media Gathering bersama awak media di salah satu cafe ternama di Kota Kendari, Rabu 11 Desember 2024.
Bismi bilang, perkembangan Sektor Perbankan Memasuki akhir tahun 2024 Kinerjanya mengalami kontraksi secara year on year untuk Aset dan DPK sebesar -4,57% dan -9,35%, hal ini disebabkan terdapat penarikan yang cukup besar oleh masyarakat pada periode kampanye pemilu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan, kinerja Kredit mengalami pertumbuhan sebesar 13,79%.
Tingkat risiko kredit Perbankan di Sulawesi Tenggara terjaga di posisi 1.76% dan berada dibawah ambang batas (treshold) sebesar 5%. Berdasarkan kegiatan, Sampai dengan Oktober 2024, Penghimpunan DPK tercatat sebesar Rp32,32 Triliun atau terkontraksi yoy -9,35%. DPK masih didominasi oleh Tabungan sebesar Rp20,35 Triliun (62,95%), Giro sebesar Rp6,98 Triliun (21,60%), dan Deposit sebesar Rp4,99 Triliun (15,44%).
NPL Bank umum dan BPR masing-masing sebesar 1.70% dan 7.83%. Adapun indikator fungsi intermediasi (LDR) mencapai 124.48%.
Adapun 5 (lima) besar penyaluran kredit sektor ekonomi di Sulawesi Tenggara didominasi untuk pemilikan peralatan RT Lainnya sebesar Rp15,31 Triliun (share: 38,42%), sector perdagangan besar dan eceran sebesar Rp7.33 Triliun (share: 18,38%), pemilikan rumah tinggal sebesar Rp5,48 Triliun (share: 13,73%), sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp3,43 Triliun (share: 8,60%) dan Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp1,98 Triliun (share: 4,96%).
Lebih lanjut ia, melihat tingginya penyaluran kredit konsumtif menunjukkan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum, karena akan ada perputaran uang yang lebih cepat di sektor-sektor yang terkait dengan kebutuhan konsumtif. Kedua, akses kredit yang lebih mudah di sektor ini membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pemilikan peralatan rumah tangga yang berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Sulawesi Tenggara. Namun demikian, IJK akan terus didorong untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dengan target multiplier effect yang lebih besar.
“Khusus Penyaluran kredit di Kota Kendari mencapai sebesar Rp22,48 Triliun atau 56,41% dari total kredit yang disalurkan di Sulawesi Tenggara, dengan tingkat NPL sebesar 1,90%. Diikuti oleh Kolaka dengan total kredit Rp6,11 Triliun (share 15,31%) dan NPL 1,61%, serta Bau-Bau dengan kredit Rp3,73 Triliun (share 9,36%) dan NPL 1,75%. Muna mencatatkan kredit sebesar Rp2,67 Triliun (share 6,69%) dengan NPL tertinggi, yaitu 2,03%, sementara Konawe memiliki total kredit sebesar Rp905 Miliar (share 2,27%),” katanya.
Ia menambahkan Sultra mencatat perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang signifikan, dengan kontribusi yang bervariasi di setiap wilayah. Kota Kendari tetap menjadi pusat ekonomi dan keuangan utama di provinsi ini, dengan total DPK sebesar Rp19,43 Triliun, atau 60,53%, Bau-Bau mencatatkan DPK sebesar Rp3,86 Triliun, menyumbang 12,05% terhadap total DPK, sementara Kolaka berada di posisi yang hampir setara, dengan total DPK Rp3,83 Triliun dan kontribusi 11,95%. Kedua wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang, terutama di sektor perdagangan dan jasa.
“Sementara itu, wilayah Muna memiliki DPK sebesar Rp1,65 Triliun, dengan kontribusi sebesar 5,15% terhadap total DPK provinsi. Adapun Wakatobi, sebagai salah satu daerah dengan potensi pariwisata yang besar, mencatatkan DPK sebesar Rp607 Miliar, atau 1,89% dari total DPK. Pada periode 30 November 2024, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Tenggara telah mencapai Rp3,88 triliun, dengan total rekening mencapai 65.908 debitur. Penyaluran terbesar terlihat pada sektor perdagangan besar dan eceran, yang mencatat angka Rp1,61 triliun (42,25%), diikuti oleh sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan Rp1,28 triliun (33,05%). Kredit yang tersalurkan didominasi oleh segmen mikro, yang menyumbang Rp2,81 triliun, atau sekitar 72,55%.
“Ini menunjukkan bahwa program KUR berhasil menjangkau pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian Sultra.Sementara itu, daerah yang mendominasi penyaluran KUR berada pada Kabupaten Kolaka dengan nilai Rp602,9 miliar dengan share 15,54%, disusul oleh Kabupaten Konawe (Rp512,1 miliar) dan Kabupaten Muna (Rp492 miliar),” katanya.
Ia menambahkan, Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan masing-masing menyumbang lebih dari Rp443 miliar, menempatkan mereka dalam posisi strategis sebagai penyokong pertumbuhan UMKM. Wilayah lainnya, seperti Kabupaten Buton dan Kolaka Utara, juga memberikan kontribusi signifikan, masing-masing sebesar Rp345,3 miliar dan Rp311 miliar. Sementara itu, wilayah dengan angka penyaluran lebih kecil, seperti Kabupaten Muna Barat dan Konawe Kepulauan, menunjukkan potensi besar untuk peningkatan ke depannya.
“Distribusi ini menegaskan bahwa program KUR telah menjadi katalis penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Sulawesi Tenggara. Selain itu, kredit UMKM secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Oktober 2024, kredit UMKM tumbuh 10,72% secara tahunan (yoy), dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,08%. Pangsa kredit UMKM kini telah mencapai 36,07% dari total kredit perbankan, yang bernilai Rp40,25 triliun,” pungkasnya.
Editor: Irdwan Jeko
