SULTRALINE.ID, JAKARTA – Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Konsorsium Aktivis Tambang Sultra-Jakarta (KATAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri ( dan Kantor Pusat PT Harita Group Sebagai Induk Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), Rabu 31 Juli 2024.
Mereka menuntut agar penangkapan direktur operasional PT GKP yang di sampaikan di depan Mabes Polri karena atas dugaan pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat final dan mengikat.
Koordinator lapangan Fardin Nage mengatakan, bahwa ada 2 point tuntutan yang mereka bawa pada aksi hari ini di Mabes Polri, yang pertama meminta Mabes Polri untuk menangkap direktur operasional PT GKP inisial BM atas dugaan eksplorasi tanpa mengantongi izin yang telah di cabut oleh PTUN dan juga Mahkamah Agung (MA).
“Kemudian tuntutan kedua yang kami sampaikan meminta Mabes Polri untuk mengusut kasus dugaan tipikor oleh PT GKP yang terang-terangan menggunakan PT GKP yang telah ingkrah di cabut untuk melakukan penjualan nikel. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 bahwa seluruh kekayaan alam di kuasai oleh Negara dan di peruntukan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, tetapi faktanya Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung peradilan tertinggi di Republik ini tidak di anggap oleh PT GKP, yang membangkang atas putusan pencabutan IUP yang telah di sidangkan,” ungkapnya.
Aksi ini juga dipicu oleh dugaan kuat bahwa PT GKP melakukan eksplorasi tambang di daerah tersebut tanpa mengantongi izin yang sah dari pemerintah.
Para aktivis Sultra menduga PT GKP merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar, terutama mereka yang bergantung pada sumber daya alam setempat untuk mata pencaharian.
Dalam orasinya, juru bicara Konsorsium Aktivis Tambang Sultra-Jakarta, Amrin Ajira menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambangnya.
Mereka menuntut pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas dengan menangkap dan mengadili direktur operasional PT GKP.
Konsorsium ini juga menyerukan transparansi dan penegakan hukum yang adil terhadap semua perusahaan tambang di wilayah tersebut, untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut dan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain di Mabes Polri Konsorsium Aktivis Sultra-Jakarta juga melakukan aksi di depan Kantor Pusat PT Harita Grup sebagai Induk dari perusahaan PT GKP
Dengan tuntutan:
1. Meminta GM Harita Grup mencopot Direktur Operasional PT GKP inisial BM untuk segera di copot
2. Meminta Harita Grup membentuk Tim untuk menelusuri penggunaan dana ganti rugi Tanam Tumbuh yang di duga di korupsi oleh Direktur Operasional PT GKP
Perwakilan PT Harita Grup merespon positif akan aksi Konsorsium Aktivis Tambang Sultra-Jakarta dan akan segera menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan Harita Grup untuk di tindaklanjuti.
Korlap Fardin Nage menyampaikan secara tegas dan lugas di hadapan perwakilan PT Harita Grup, jika tuntutan mereka tidak di indahkan dalam waktu 3×24 jam maka mereka akan kembali menggeruduk Mabes Polri dan PT Harita grup dengan jumlah massa yang lebih besar lagi.
“Kami tidak main-main dengan persoalan ini dan akan terus mengawal nya,” pungkasnya.
TIM
