SULTRALINE.ID, KENDARI – Aliansi Relawan Ganjar-Mahfud mengutuk keras tindakan kekerasan yang menimpa 7 relawan Ganjar-Mahfud yang diduga kuat dilakukan oknum TNI di Kabupaten Boyolali, pada 30 Desember 2023 lalu.
Aliansi yang terdiri dari POSPERA, SERGAP, SAGA, FKGGRP, Perkumpulan Sekawan, Petani Merah Putih, Koter Ganjarian, FGP, Relawan Yogyakarta Sultra, Korda Gaspol GP 2024, JNIB, Ganjar Fans Club, Gama Sedulur Seni Paguyuban, BPGP, KGBN, RGP, PIJAR, FOREDER, Jangkar Merah Putih, Garda Juang, Manjalita, GP, Milenial GP, dan SOLATA sepakat mengecam tindakan oknum TNI tersebut.
Melalui Ketua DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sultra, Hartono mengatakan perlakuan main hakim yang dilakukan anggota TNI tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
“Tindakan main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum oleh anggota TNI dari Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali tentunya tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun dan harus dilakukan penindakan yang tegas secara institusional,” ucapnya , Minggu, (31/12/2023).
Apalagi, kata Hartono saat ini Indonesia tengah masuk dalam momem kampanye politik, sehingga hal tersebut dapat menyulut prasangka atas ketidaknetralan TNI dalam pemilu.
Hartono juga menggarisbawahi bahwasanya korban merupakan massa politik yang tengah berkampanye. Julius berpendapat, jika terdapat dugaan pelanggaran harus masuk ke ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kami menyesalkan rendahnya kepekaan dari para pelaku penganiayaan tersebut terhadap konteks masa kampanye politik, dan akibat tindakan mereka seharusnya disadari dapat menciderai netralitas TNI,” tuturnya.
Menurut Hartono, oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap masyarakat harus ditindak tegas dan diadili di lingkup peradilan umum. Jika tidak, hal ini dapat mencerminkan ketidaknetralan TNI dalam menyikapi perbedaan politik di masyarakat.
“Kami menilai, Panglima TNI dan KASAD gagal menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Rusaknya netralitas harus diperbaiki dengan proses hukum yang adil dan benar,” tegasnya.
Aliansi juga mendesak presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI dan Kasad yang gagal mengontrol anggotanya, sehingga mengakibatkan peristiwa penganiayaan yang berulang dan gagal dalam menjaga citra TNI untuk bersikap netral.
.
TIM
