SULTRALINE.ID, KENDARI – Tragedi penembakan warga sipil di Pulau Cempedak, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan 2 orang meninggal dan 2 masih kritis, sangat menyita perhatian publik.
Terbaru para tokoh-tokoh organisasi dan lembaga sipil Sulawesi Tenggara (Sultra) sepakat membentuk Koalisi Masyarakat Sipil Sultra untuk tragedi Laonti untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut. Sejumlah tokoh dengan berbagai latar belakang ini berkumpul di salah satu warkop di Kota Kendari, Senin 27 November 2023.
Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Sultra untuk Tragedi Laonti, Solihin, mengatakan dari hasil pertemuan tersebut bersepakat menyampaikan beberapa hal untuk segera ditindaklanjuti.
Pertama, menyatakan keprihatinan dan duka yang mendalam atas tragedi kemanusiaan yang memilukan publik dengan hilangnya nyawa 2 orang yang sedang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.
“Kami sangat kaget, prihatin dan berduka ternyata ada lagi warga yang jadi korban meninggal tertembak karena peluru tajam, kalau tidak salah ini kali kedua sudah terjadi menimpa warga sipil yang merenggut 4 nyawa selama kurun waktu 4 tahun terakhir ini,” ungkapnya.
Kedua, sambung Solihin, terhadap tragedi tersebut mereka bersepakat meminta dan mendesak Komnas HAM, DPR RI, Kompolnas untuk segera turun kelapangan untuk melakukan peninjauan dan pengumpulan fakta tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa menganaskan itu.
“Jangan sampai ada upaya untuk menutupi peristiwa tersebut, sehingga kami meminta Komnas HAM, DPR RI dan Kompolnas untuk turun sehingga publik bisa mengetahui secara terang benderang tragedi tersebut,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Hartono menambahkan pihaknya akan segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dari akademisi, aktivis mahasiswa, Ormas Lintas Agama, aktivis Perempuan dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya.
“Kami dalam waktu ini juga akan turun kelapangan, biar publik mendapatkan informasi yang sesungguhnya atas peristiwa tersebut, sehingga korban mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya serta pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai,” tegasnya
“Kita berharap peristiwa yang memilukan ini tidak terulang lagi menimpa warga sipil di kemudian hari, karena ini jelas mencederai HAM di negara kita,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Koalisi Masyarakat Sipil Sultra untuk Tragedi Laonti bersepakat mengenakan kain hitam di tangan kiri sebagai tanda duka yang mendalam atas peristiwa tersebut.
Koalisi Masyarakat Sipil Sultra untuk Tragedi Laonti terdiri dari Solihin, Abdul Haris Palisuri, Hartono, Darmansyah, Abdul Aziz, Abdi Mahatma, Jono Akosaa, Salim, Mustaman, Wa Ode Anggraeni, Wa Ode Rulia, Muh. Endang SA, dan Muhammad Rahman dan masih banyak lagi.
Sementara itu berdasarkan pemberitaan sebelumnya, empat nelayan asal Desa Cempedak, Laonti, Konawe Selatan, ditembak aparat pada Jumat (24/11/2023) dini hari. Mereka adalah Maco (39), Putra (17), Ilham (17) alias Allu, dan Juswa alias Ucok (23), yang masing-masing mengalami satu tembakan di badan. Maco diketahui meninggal setelah terkena tembakan di dada dan sejumlah luka sayatan senjata tajam.
Sementara itu, Putra (17), nelayan asal Laonti, Konawe Selatan, yang menjadi korban penembakan polisi, meninggal di RS Bhayangkara Kendari, pada Minggu (26/11/2023) petang. Ia sebelumnya dirawat selama dua hari untuk perawatan luka tembak. Ia juga telah menjalani operasi pengangkatan proyektil yang bersarang di pinggul kiri.
Kemudian, menurut Direktur Polairud Polda Sultra Komisaris Besar Faisal Florentinus Napitupulu menjelaskan, pada Kamis malam, pihaknya mendapatkan laporan akan adanya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Laonti, Konawe Selatan. Tim lalu diturunkan untuk melakukan pengecekan dan pemantauan.
”Jadi, laporan dari anggota, ada dugaan para korban yang tertembak ini adalah pelaku pengeboman ikan. Saat tim turun ke lokasi, mereka melakukan perlawanan sampai ada tembakan. Kami juga telah mengamankan barang bukti berupa bom ikan dan sebuah sampan,” katanya dikutip dari kompas.id
Editor: Irdwan Jeko
