SULTRALINE.ID, KENDARI – Berbagai permasalahan tengah dihadapi masyarakat di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra), dimulai kelangkaan gas LPG 3 kilogram dengan harga yang drastis naik, tak ayal masyarakat merasa sangat kesusahan. Hal ini pun menyebabkan Provinsi Sultra menduduki posisi kedua dengan untuk daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia.
Sebelumnya, Direktoral Jenderal (Dirjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) dari hasil rapat kordinasi pengendalian inflasi pada Senin 23 Oktober 2023 lalu mencatat Sultra sebagai peringkat kedua posisi inflasi tertinggi di Indonesia.
Hal ini memantik Ketua Jangkar Sultra, Juraidin mengatakan akibat inflasi yang terjadi masyarakat Sultra mengalami kesulitan akibat naiknya harga bahan pokok dipasaran.
“Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat menjerit,” ungkap Juraidin saat diminta keterangannya.
Menurutnya, dapat menjadi catatan buruk bagi kinerja PJ Gubernur Sultra. Pasalnya, inflasi merupakan salah satu dari delapan program strategis dari PJ Gubernur Sultra pada saat dilantik.
Ia jugalah menuturkan bahwa atas permasalahan tersebut Kemendagri harus mengambil langkah strategis, jika perlu mengevalusi kinerja Pj. Gubernur Sultra.
“Mendagri sementara berada di Sultra, dan Mendagri mesti melihat yang terjadi Sultra, ketidakmampuan Pj Gubernur dalam melakukan konsolidasi terhadap Kepala Daerah di Kota dan Kabupaten untuk menekan inflasi,” bebernya.
Selain itu menurut Juraidin, Pj Gubernur Sultra tidak siap dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino.
“Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh kerja nyata, bagaimana seorang Pj Gubernur Sultra mampu mengatasi semua persoalan di Sultra atas amanah yang telah ia emban,” tuturnya.
Pihaknya juga meminta DPRD Sultra untuk menggelar rapat dan mengeluarkan rekomendasi agar Kemendagri mengevaluasi Pj Gubernur Sultra.
“Wakil Rakyat mesti peka terhadap kondisi hari ini, melihat masyarakat menghadapi kelangkaan tabung gas LPG 3 Kilogram dan naiknya harga sembako, melalui fungsi pengawasannya DPRD Sultra mesti melakukan rapat dan mengeluarkan rekomendasi untuk Mendagri agar segera mengevaluasi Pj Gubernur Sultra,” tutupnya.
Sementara itu Pj Gubernur Sultra saat dikonfirmasi via WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah saat dimintai tanggapannya mengarahkan untuk menghubungi Dinas dan Biro Pemprov Sultra yang menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 Kilogram.
Karo Ekonomi Pemprov Sultra, Rajab saat dihubungi via WhatsApp mengarahkan agar jurnalis mengkonfirmasi hal tersebut ke stafnya karena sedang berada diluar Kota Kendari.
Namun saat dihubungi via WhatsApp salah satu staf Biro Ekonomi Pemprov Sultra, Desi belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Hal yang sama pula saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kadis ESDM Sultra dan Kadis Ketahanan Pangan Sultra belum memberikan tanggapan.
Sedangkan Kadis Perindag Sultra, Sitti Saleha saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah untuk menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 Kilogram.
“Kami sudah melakukan pengawasan pada SPBE di Kota Kendari dan melakukan kordinasi untuk melakukan operasi pasar LPG dan telah dilaksanakan,” ujar Sitti Saleha.
“Lokasi Operasi Pasar, kantor camat Baruga, kantor camat Mandonga dan kantor lurah Anduonohu. Jumlah gas yang di salurkan di 3 kecamatan sebanyak 560 tabung gas LPG 3 Kilogram per kecamatan,” sambungnya.
Ia juga menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan sidak ke pasar.
“Satgas pangan dan TPID akan melakukan sidak,”tandasnya.
Penulis : Burhanuddin
