Pengamat Ekonomi dan Keuangan Negara, Nizar Fachry Adam, S.E.M.E menerangkan kronologis Krisis Ekonomi melanda di tahun 1998-1999, banyak perbanyakan yang mengalami kesulitan likuiditas terutama di sektor perbankan dan sejumlah perusahaan di tanah air.
Melalui rapat dan sejumlah pertimbangan Badan penyelamatan dan penyehatan Nasional melakukan bantuan yang cukup fantastis di 15 perbankan dengan total Rp 26.7 triliun.
Yakni perusahaan :
1. Bank Deca
2. Bank ASPAC
3. Bank Sentral Dagang
4. Bank Dewa Rutji
5. Bank Aryapanduarta
6. Bank Darmala
7. Bank Orien
8. Bank Namira
9. Bank Putra Surya Perkasa
10. Bank Metro politan
11. Bank Bahari
12. Bank Aken
13. Bank Intan
14. Bank Tata internasional
15. Bank servitia
16. Bank Indonesia raya
17. Bank Pelita Istismarat
18. Bank Putra Multi Karsa
19. Bank Lautan Berlian
20. Bank Moderen
21. Bank Umum Nasional
22. Bank Tamara
Dari 22 perbankan, Pemerintah memiliki hak tagih sebesar Rp 26.7 triliun yang belum terselesaikan.
Sedangkan untuk perusahaan swasta di peroleh oleh Texmaco Group senilai Rp 1.5 triliun, Yakni :
1. PT Jasa Perkasa Engineering
2. PT Polysindo Eka Perkasa
3. PT Texmaco Jaya
4. PT Wastra Indah
5. PT Bina Prima Perdana
Lalu untuk perusahaan BUMN pemerintah memiliki hak tagih sebesar 3,4 triliun yakni
1. PT Dirgantara Indonesia
2. PT Dok Perkapalan Kodja
3. PT Peradangan Indonesia
4. PT Tuban Petromichal Energi
Dari total Hak tagih pemerintah sebesar Rp 32.7 triliun, ini belum di lakukan sepenuh nya oleh pemerintah pusat yakni kementerian keuangan.
Sesuai dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
Pembahasan dana BLBI tidak dapat dilepaskan dari BPPN sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani dana BLBI tersebut. BPPN dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998.
Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya BPPN mengelola total sekitar 640 triliun rupiah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk penyehatan perbankan.
Dana tersebut terdiri dari dana rekapitalisasi perbankan dan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
