Walhi Sultra Kecam dan Desak Polri, Kementerian ESDM dan Kehutanan untuk Segera Proses Pelaku Tambang Ilegal PT GKP di Wawonii

SULTRALINE.ID, KENDARI – Keberadaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak perusahaan Harita Group, di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara kembali mendapatkan sorotan tajam.

Terbaru adanya video yang beredar pengrusakan lahan produktif dari pihak PT GKP, bahkan dalam video yang sudah viral itu terlihat ada upaya perlawanan dari warga desa Mosolo raya dan Roko-Roko.

Hal tersebut mengundang keprihatinan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tenggara. Menurut Walhi  kehadiran PT GKP mengancam keselamatan warga, menggusur lahan pertanian-perkebunan dan berpotensi mencemari laut. Keduanya merupakan sumber ekonomi utama dari lebih sekitar 37.000 jiwa warga di Pulau Wawonii.

“Tidak hanya mengancam keselamatan dan ruang hidup warga, aktivitas pertambangan yang dilakukan PT GKP adalah ilegal karena banyak ditemukan pelanggaran hukum dan HAM, mulai dari aktivitas tambang di pulau kecil; Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang kadaluarsa; upaya kriminalisasi terhadap puluhan warga penolak tambang; hingga pengerahan aparat keamanan untuk mengintimidasi warga,” kecam Andi Rahman selaku Direktur Walhi Sultra kepada media ini, Jumat (10/03/2023).

Kata Andi Rahman bahwa Penyerobotan lahan secara berulang yang dilakukan PT GKP adalah pelanggaran hukum berat.

“Penyerobotan lahan secara berulang yang dilakukan PT GKP Akibatnya, tanaman perkebunan produktif warga rusak parah, sementara warga yang melawan diintimidasi dan dikriminalisasi” ujar Andi Rahman.

Banyak pihak yang menyayangkan tindakan PT GKP yang melakukan pengrusakan lahan di desa Mosolo raya dan Roko-Roko pasalnya putusan MA dengan Nomor perkara 57/P/HUM/HUM/2022 dan juga putusan PTUN tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Gema Kreasi, dimana dalam amar putusan tersebut Nomor 67/G/LH/2022/PTUN.KDI, kedua putusan tersebut memenangkan tuntutan masyarakat.

Melihat tidak patuhnya PT Gema Kreasi Perdana terhadap putusan hukum negara ini, WALHI Sultra mendesak Aparat Penegak Hukum, Kementerian ESDM dan Kementrian Kehutanan agar tidak tinggal diam melihat pelanggaran ini.

“Tentu saja kami geram, dengan sikap acuh tak acuh pemerintah terkait dengan situasi di desa Roko-Roko dan Mosolo, kami merasa negara menyeleweng jika masih tetap tak mengambil sikap tegas atas situasi ini” tegas Andi Rahman

“Kami mendesak Aparat Penegak Hukum, Kementerian ESDM dan Kementrian Kehutanan agar tidak tinggal diam melihat pelanggaran seperti ini” pinta Andi Rahman.

Selain itu, WALHI Sultra menduga adanya tindak pidana korupsi dalam penerbitan Izin Tambang di pulau wawonii, jelas-jelas bahwa dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak diperbolehkan adanya aktivitas pertambangan.

“Tetapi tiba-tiba saja Perda RTRW Kabupaten Kepulauan di ketuk yang memperbolehkan wawonii sebagai wilayah tambang, hal ini patut kita duga terjadi gratifikasi dalam penerbitan RTRW dan Izin pertambangan milik PT.GKP”. tandas Andi Rahman.

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR mendesak kepolisian menegakkan hukum dalam konflik tambang di Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Penegakan hukum diharapkan berpihak pada rakyat, terlebih mereka telah berjuang hingga memenangi gugatan terhadap tata ruang pertambangan di pulau kecil tersebut.

Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, menuturkan, meski secara tata ruang telah ada putusan Mahkamah Agung yang melarang pertambangan, di lapangan tetap ada aktivitas pertambangan. Tidak hanya itu, warga juga menang di tingkat pengadilan tata usaha negara terkait izin usaha pertambangan.

”Jadi, fakta hukumnya ada aktivitas pertambangan ilegal di situ. Secara hukum, telah ada putusan MA dan PTUN. Dalam pertemuan dengan kepolisian tadi, Kapolda Sultra meminta waktu untuk mengutus tim. Dan, akan melakukan keberpihakan terhadap hukum dahulu, sebab bagaimana berpihak pada masyarakat jika hukum tidak ditegakkan,” kata Arteria di Kepolisian Daerah Sultra, Rabu (22/2/2023) malam seperti dikutip dari kompas.id

Editor: Irdwan Jeko