SULTRALINE.ID, KENDARI – Ratusan santri, dan santriwati memenuhi masjid Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Pada hari Minggu, 25 September 2022. Mereka memenuhi masjid itu, dengan protokol kesehatan yang ketat, untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang popular disebut Empat Pilar MPR dan buka puasa bersama.
Hadir dalam sosialisasi Anggota MPR RI Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, S.E., M.BA, para pimpinan pondok pesantren.
“Hari ini kita bersyukur dapat bersilaturahmi,” ujar Rabia.
Dikatakan oleh Putri Ridwan Bae ini, dirinya ke Ponpes tersebut dengan kapasitas sebagai Anggota MPR. “Nah, salah satu tugas MPR adalah mensosialisasikan Empat Pilar,” ungkapnya.
Disampaikan kepada para peserta sosialisasi, Empat Pilar ada karena Indonesia merdeka. Bila bangsa ini belum merdeka maka Empat Pilar tidak ada. Ia mengajak kepada semua untuk bersyukur bahwa bangsa ini sudah merdeka pada 17 Agustus 1945.
Rabia mengungkapkan salah satu kelompok masyarakat yang mempunyai andil besar dalam ikut memerdekakan bangsa Indonesia adalah kaum ulama.
“Ulama mempunyai peran besar dalam ikut merebut dan mempertahankan kemerdekaan,” ucapnya dengan tegas.
Untuk itu senator muda ini mengingatkan agar semuanya jangan sekali-kali melupakan peran dan jasa para ulama. “jangan sekali-kali melupakan jasa dan peran ulama,” tuturnya.
ia mengatakan di Indonesia antara kehidupan keagamaan dan kebangsaan tak dapat dipisahkan.
Saat ini Indonesia sudah merdeka meski demikian Rabia mengingatkan apa tujuan Indonesia merdeka. Dikatakan ketika bangsa ini merdeka maka ia harus bisa mensejahterakan rakyatnya serta mampu menciptakan rasa aman, tentram, dan damai.
“Indonesia lahir dengan harapan tidak ada rakyat kelaparan,” ujarnya. “Bila ada rakyat kelaparan lalu di mana peran negara?” tanyannya
Dalam kemerdekaan ini ditegaskan negara harus memperkuat keberadaan masyarakat. Negara membutuhkan masyarakat yang kuat. Untuk membentuk masyarakat yang demikian perlunya pendidikan. Pentingnya pendidikan inilah maka dalam konstitusi ada pasal yang menyebutkan besarnya anggaran pendidikan.
“Hanya Indonesia yang mempunyai aturan anggaran pendidikan yang termuat dalam konstitusi,” papar Anggota DPD RI Dapil Sultra ini.
Ditegaskan kembali bahwa pihaknya mendorong adanya masyarakat yang maju. “Untuk menciptakan masyarakat yang maju perlu pendidikan,” pungkas Rabia.
