SULTRALINE.ID, KENDARI – Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang kendari melakukan unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) didepan sekretariat mereka pada, Minggu 4 September 2022, sekitar pukul 20.00 Wita.
Ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan bukan hanya penolakan terhadap naiknya harga BBM akan tetapi penolakan pembangunan kantor gubernur Sulawesi tenggara yang menelan anggaran Rp 400 M.
Koordinator lapangan (Korlap)bHendra Yus Khalid menyampaikan dalam orasinya bahwa HMI cabang Kendari menolak keras naiknya harga BBM subsidi dalam hal ini pertalite dan solar
Jika BBM bersubsidi naik bukan hanya berdampak pada harga akan Tetapi berdampak pada barang, Jasa dan kebutuhan mendasar lainya,
“Kasihan masyarakat jika dijadikan tumbal. Pemerintah harus membuka hati jangan membuat kebijakan yang jauh dari kesejahteraan dan keadilan masyarakat,” Ungkap Hendra dalam orasinya
Ketua komisariat Hukum UMK ini juga mengatakan kepada pemerintah untuk memberantas dan menindak mafia-mafia BBM
“Pemerintah harus segera menindaki para mafia-mafia BBM, yang suka menimbun BBM subsidi apalagi solar, ada oknum-oknum yang membawahi suatu perusahaan baik itu pertambangan maupun sawit, karna mereka sehingga harga BBM Bersubsidi mengalami penyesuaian dan berpengaruh pada APBN, jangan pilih kasih dan membuat rakyat tidak percaya terhadap pemerintah saat ini, kasihan masyarakat,” tegasnya.
Selain Hendra, turut hadir pula Ketua Komisariat HMI cabang Kendari diantaranya, HMI Komisariat FHIL UHO, UNSULTRA, STAI AL-GHAZALI IAIN Kendari, STIE 66 Kendari, dan beberapa kader HMI Komisariat UMK, Turut juga hadir Ketua BEM FH UMK dan Wakil presiden mahasiswa STIE 66 Kendari. Kegiatan Ini ditutup dengan aksi pembacaan tuntutan oleh Ketua umum HMI cabang Kendari.
Adapun tuntutan yang disampaikan diantaranya yakni HMI cabang Kendari tidak lagi Percaya terhadap Pemprov Sulawesi Tenggara dan DPRD Sulawesi Tenggara Karena Telah membangun Kantor Gubernur dengan anggaran 400 Milyar dan tidak ada satupun Wakil Rakyat yang mengkritisi Pembangunan tersebut.
“Tidak ada hal Urgent untuk Pembangunan Kantor Gubernur jika alasannya mempermudah Koordinasi diantara OPD lingkup Pemprov sultra, Alangkah baiknya kami menyarankan Anggaran 400 Milyar itu di alokasikan untuk Memperbaiki Jalan Provinsi Yang Rusak Parah. Apalagi kemarin kita melihat ada Rakyat Sulawesi Tenggara yang tidur dijalan Karena Mobilnya tidak bisa melalui Jalan yang Rusak Parah tersebut. Serta Pembangunan Kantor Gubernur ini tidak sesuai dengan tagline Pembangunan Ali Mali-Lukman yaitu Garbarata (Gerakan Pembangunan daratan dan Kepulauan), kami tetap tegas dan Konsisten Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi. Jika alasan pemerintah menaikan Harga BBM untuk Penyesuaian Harga Minyak Dunia serta mengurangi Beban APBN itu tidak logis,Karena Harga Minyak Dunia ditanggal 4 September kemarin itu turun terus jika BBM Bersubsidi Membebani APBN kami ingin melakukan Perbandingan dengan Policy yang diambil oleh Pak Joko Widodo terkait anggaran Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menghabiskan Anggaran APBN 23,6 Triliun. Apakah ini tidak membebani Negara,”
tutup Muh Fadri Laulewulu.
Laporan: TIM
